REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, erdinand Hutahaean menilai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama jangan memaksakan kehendak agar Prabowo Subianto mengikuti hasil rekomendasi ijtima’ ulama terkait dua nama calon wakil presiden. Dua nama, yakni Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad.
"Kami tahu banyak rekomendasi dan usulan yang disampaikan berbagai pihak terutama dari GNPF Ulama, kami hormati itu. Namun kami meminta GNPF jangan memaksakan kehendak dan menekan Prabowo," kata Ferdinand di Jakarta, Selasa (7/8).
Dia menilai usulan GNPF Ulama itu bagus. Namun, jangan sampai menempatkan Prabowo seperti pemimpin yang bisa ditekan karena citranya tidak baik di hadapan publik.
Menurut dia, biarkan Prabowo berpikir jernih dalam menentukan cawapres dan Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Ia juga meminta GNPF memberi kesempatan agar publik melihat bahwa Prabowo pemimpin yang mampu memutuskan sendiri.
“Kalau di sana ada petugas partai yang tidak berdaulat namun di sini ada pemimpin yang berdaulat," ujarnya.
Baca Juga:
- Gerindra: Ustaz Somad Pilih Jalur Dakwah, Bukan Cawapres
- Presiden PKS: Salim Segaf tidak Mungkin Mundur Jadi Cawapres
Dia mengatakan Demokrat bersama tiga parpol koalisi sedang fokus menyusun visi-misi. Karena itu, soal cawapres diserahkan kepada Prabowo untuk memutuskan langsung.
Ferdinand meyakini Prabowo memiliki analisis dan kalkulasi politik yang matang dalam memutuskan calon wakil presiden (cawapres). Ia juga berpendapat Prabowo merupakan pemimpin yang mampu memutuskan dengan tepat pasangannya dalam kontestasi Pilpres 2019.
Sebelumnya, sejumlah tokoh dan pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) mendatangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta pada Senin malam.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, para pimpinan dan tokoh GNPF Ulama mulai hadir di kediaman Prabowo sekitar pukul 19.30 WIB. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam, namun perwakilan GNPF Ulama maupun FPI tidak bersedia memberikan pernyataan.
Suara untuk Jokowi vs Suara untuk Prabowo
Tokoh dan pimpinan GNPF Ulama yang hadir antara lain Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, Ketua SC ijtima ulama Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Ketua Garda 212 Ansufi Idrus Sambo, dan Ketua Umum FPI Shobri Lubis.
Sementara itu pimpinan Partai Gerindra yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazir, dan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta M. Taufik.
Ketika dihubungi Selasa, Yusuf Muhammad Martak mengatakan pertemuan untuk mempertegas sikap Prabowo terkait dua nama yang direkomendasikan di dalam ijtima ulama beberapa waktu lalu. Jika Prabowo tidak memilih Salim Segaf maka GNPF mempertanyakan komunikasi dengan UAS.
“Nah, itu yang lagi dibicarakan di internal mereka dan partai koalisi. Itu saja yang dibicarakan nggak ada lagi," ujarnya.
Yusuf juga menyatakan nama Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak disebut dan dibahas saat pertemuan antara Prabowo dan GNPF pada Senin (6/8) malam. "(Kedekatan Prabowo-AHY) Wah itu enggak tahu saya, dan tidak membahas AHY sama sekali. Pak Prabowo tidak sebut-sebut AHY," kata dia.
Terpisah, Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengakui perwakilan GNPF Ulama dan FPI bertemu Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, pada Senin (6/8). Dalam pertemuan itu, GNPF Ulama dan FPI menyampaikan agar Prabowo memilih UAS sebagai cawapres.
Ia mengatakan Prabowo bersama pimpinan partai koalisi sedang membahas nama Ustaz Abdul Somad (UAS), Selasa (7/8) kemarin. Nama UAS diusulkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Front Pembela Islam (FPI) saat bertemu Prabowo, Senin.
"Apa yang diusulin semalam sedang dibahas Prabowo dengan pimpinan partai politik koalisi hari ini," kata Andre usai diskusi di Jakarta, Selasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika