REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jembatan penyeberangan orang (JPO) 'buntung' yang menghubungkan Gelora Bung Karno (GBK) dengan Mapolda Metro Jaya belum juga diperbaiki. Meski jembatan tersebut masih dibiarkan separuh, para pejalan kaki terlihat masih menggunakannya untuk menyeberangi Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (7/8).
Sandra, karyawan swasta yang sehari-hari melewati kawasan tersebut, masih merasa was-was ketika harus menyeberang tanpa JPO. Terlebih lagi, ketika jam pulang kerja, ia harus ekstra hati-hati karena kurangnya penerangan di jalan.
"Paling pakai senter dari HP saja, kalau enggak begitu habis lah kita," ujar dia kepada Republika, Kamis (7/8).
Kristo, salah satu warga Bekasi ini sempat kebingungan ketika hendak menyeberang jalan. Ia lantas memberanikan diri menyeberang tanpa JPO, walaupun sesekali, ia terlihat ragu-ragu menyeberang karena sesaknya lalu lintas di jalan Sudirman.
"Iya tadi deg-degan, saya tanya ke petugas Transjakarta katanya emang lewat sini (tanpa JPO), mundur berapa kali tadi ya, kencang mobil-mobilnya," tutur dia.
Pantauan Republika, terdapat papan peringatan larangan melintas. Bagian jembatan yang terpotong pun, dibatasi oleh pagar besi. Di bagian tengah jembatan, terdapat tangga untuk akses naik-turun pejalan kaki. Setelah menggunakan tangga akses tersebut, pejalan kaki harus menyeberang tanpa penjagaan dari petugas.
Selain JPO yang masih ‘buntung’, trotoar di sepanjang Jalan Sudirman juga belum terlihat selesai pengerjaannya. Hal ini terlihat di beberapa titik seperti di depan gedung Kemendikbud, Grand Sahid Jaya, dan di samping kantor Polda Metro Jaya.
Meskipun belum selesai, trotoar tersebut sudah dapat dilewati pejalan kaki dengan pembatas yang cukup jelas antara badan jalan dan trotoar, walaupun di beberapa sektor masih dibatasi oleh beberapa 'cone' yang dibatasi tali.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan ada beberapa masukan yang kini sedang dipertimbangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengenai revitalisasi jembatan penyeberangan orang (JPO) di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin. Salah satu opsi itu adalah mengganti JPO-JPO yang ada di Jalan MH Thamrin dengan pelican crossing.
"Untuk Jalan Thamrin, kita akan melihat efektivitasnya. Tapi dengan adanya underpass yang ada di Stasiun MRT Bundaran HI, nanti juga akan ada stasiun MRT di beberapa titik. Terlihatnya pelican crossing yang sekarang diujicobakan menjadi salah satu opsi, tapi belum kita putuskan," kata Sandi di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/8).
Kata Sandi, penggunaan pelican crossing merupakan masukan dari beberapa komunitas. Hal ini menjadi salah satu target yang akan dikerjakan oleh Dinas Bina Marga. Menurutnya, penggunaan JPO kurang optimal apabila tidak menciptakan ruang interaksi warga.
Pelican crossing dinilai mampu menjembatani hal itu. Pelican crossing juga dinilai lebih ramah terhadap para penyandang difabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, dan para warga prioritas.
Lebih lanjut, Sandiaga ingin JPO-JPO yang sudah dirancang di DKI tak hanya menjadi tempat menyeberang. Ruang itu harus dapat memberikan ruang interaksi warga, baik dari segi budaya maupun seni, atau malah membuka peluang usaha. Hal ini umum diterapkan di negara-negara maju di dunia. Fasilitas ini akan dikoneksikan dengan moda transportasi umum seperti LRT, MRT, dan Transjakarta.
"Kalau hanya JPO tapi tidak bisa mengkoneksikan ruang-ruang terbuka. Ruang ruang yang nanti dihasilkan oleh stasiun MRT, LRT dan Transjakarta tidak akan optimal, jadi ini yang kita minta disempurnakan," kata dia.
Saat ini, Pemprov DKI sedang memfinalisasikan pembahasan anggaran untuk program revitalisasi JPO tersebut. Hal ini ditangani oleh Asisten Pembangunan Yusmada Faizal. Rencananya program ini akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019.
"Kemarin salah satu mendorong menggunakan kompensasi KLB," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
