REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Tranportasi Djoko Setijowarno mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menetapkan batas maksimal kecepatan kendaraan di area pelican crossing. Menurutnya, hal itu agar pengendara mobil maupun motor lebih berhati-hati dan mencegah kemungkinan kecelakaan terjadi.
"Ditetapkan berapa mau batas kecepakatan di situ sehingga orang yang bawa mobil itu dia tahu kecepatan maksimalnya berapa," ujar Djoko saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (23/12).
Kemudian, ia menjelaskan, angka batas kecepatan kendaraan itu bisa ditulis di atas permukaan jalan. Hal itu seperti yang diterapkan di Kota Surabaya.
Selain itu, Djoko mengatakan, rambu-rambu juga harus dipasang agar pengendara mendapatkan informasi. Sehingga, ketika akan melewati pelican crossing, para pengendara tidak dalam keadaan mengebut.
Menurut dia, pelican crossing juga dapat menimbulkan antrean kendaraan. Apalagi jika beberapa pelican crossing diterapkan sepanjang jalan protokol ibu kota. Djoko menilai, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lebih efektif dibandingkan pelican crossing.
Di sisi lain, ia juga tidak menampik bahwa pelican crossing memang lebih memudahkan pejalan kaki. Akan tetapi, masyarakat harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan.
Sehingga, lanjut dia, menjadi tugas pemerintah menyediakan fasilitas JPO yang ramah bagi setiap pengguna jalan. "JPO lebih efektif karena bicara keselamatan itu. Nanti saya pikir terlalu banyak dipasang pelican crossing nanti apa, antrean terlalu panjang nanti tidak nyaman," kata dia.
Djoko mengatakan, Pemprov DKI bisa menyediakan sejumlah fasilitas di JPO yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas, orang lanjut usia (lansia), serta anak-anak. Menurutnya, JPO agar didesain landai, memperhatikan sisi keamanan, dan dilengkapi fasilitas seperti lift ataupun tangga berjalan atau eskalator.
"Artinya kalau dibuat penyebrangan pun yang nyaman, landai umpanya ya, sudutnya 10 derajat, panjang, atau pinggirannya dikasih lift. Karena kita harus perhatikan buat JPO yang ramah pada lansia, disabilitas, anak-anak," jelas Djoko.
Ia menambahkan, penyeberangan yang paling ideal adalah terowongan penyeberangan orang (TPO) di bawah tanah. Akan tetapi, ia mengatakan, perlu biaya yang lebih tinggi untuk membangun TPO. Sehingga, menurut dia yang paling penting baik JPO maupun pelican crossing, pemerintah harus memberikan fasilitas yang maksimal.
"Cuma kan bikin penyeberangan di bawah tanah itukan mahal. Namun kan sekarang ada MRT (Moda Raya Terpadu) sekalian dibuatin (TPO)," tambah Djoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
