REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi poros Joko Widodo merencanakan deklarasi pengumuman pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan di Jakarta dan di beberapa provinsi. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto seusai pertemuan dengan para sekretaris jenderal partai mitra koalisi, Sabtu (4/8) semalam.
"Dekralasi pertama memang mau tidak mau di ibu kota negara kemudian di beberpaa daerah juga sesuai dengan segala prioritas akan dilakukan hal yang sama," ujar Hasto di acara pembekalan Bacaleg DPR PDI Perjuangan di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Ahad (5/8).
Hasto menjelaskan deklarasi di Jakarta dilakukan sebelum pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum. Menurut Hasto untuk persiapan jelang pengumuman dan pendaftaran tersebut, para sekjen mitra koalisi akan kembali melakukan pertemuan intens pada awal pekan ini.
"Senin kami bertemu para sekjen yang diperluas. Selasa kami juga lakukan konsultasi terkait dengan rencana pendaftaran, persiapan dari aspek administratif dan kemudian antara Rabu dan Kamis dilaksanakan konsultasi, kemudian pendaftaran ya menunggu arahan Pak Presiden," kata Hasto.
Sementara deklarasi di daerah dilalukan setelah deklarasi di Jakarta. Hasto mengatakan, deklarasi di daerah untuk mengakomodir suara seluruh elemen masyarakat.
Namun Hasto tak menjelaskan detil lokasi deklarasi baik di Jakarta maupun luar daerah tersebut. "Deklarasi tidak terlepas dari narasi rasa cinta kepada tanah air. Kemudian berdiri di atas fondamen kebudayaan kita sebagai bangsa yang bermartabat yang kemudian juga dengan semangat patriotisme yang menyala-nyala. Ya tempat merepresentasikan hal tersebut," ujarnya.
Meski demikian, Hasto menegaskan, partai koalisi saat ini sudah sepakat tidak lagi membahas nama-nama cawapres Jokowi. Partai koalisi kata Hasto, telah sepenuhnya menyerahkan nama cawapres kepada Jokowi. "Kami sudah nggak bicara nama lagi pokoknya, kita berdisiplin yang bicara nama Pak Jokowi," ujar Hasto.
Secara terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai adalah baik bila cawapres dari dua kubu ini mewakili tokoh Islam. Namun tokoh yang ditampilkan harus berwawasan pluralis, kemajemukan, dan kebangsaan.
"Secara pribadi, secara subyektif saya berpikir dan berharap cawapres yang dipilih oleh masing-masing itu adalah dari kalangan tokoh Islam. Ini realitas di Indonesia, umat Islam mayoritas. Apalagi belakangan ini ada gejala politik umat Islam sejak 411 dan 212, kemudian menampilkan identitas politik keislaman yang kental," kata Din kepada wartawan, Sabtu (4/8).
Dengan pilihan cawapres dari kalangan umat Islam ini, menurut Din, akan menghindari pendapat dan tuduhan Islam menjadi kekuatan antitesa terhadap negara. Islam dan agama-agama lain harus menjadi kekuatan pendukung negara Pancasila.
Ikuti Whatsapp Channel Republika