REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendaftaran capres dan cawapres telah dibuka sejak Sabtu (4/8) hari ini. DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan para pemangku kepentingan untuk Pilpres 2019.
Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus, menyarankan agar para peserta pilpres memilih calon wakil presiden dari kalangan muda. Rifai menilai, kaum umda bisa menjadi motor penggerak roda pembangunan dan dapat berakselerasi merespon bonus demografi yang diprediksi mengalami puncaknya pada 2030-2045 mendatang.
“Adapun kriteria kaum muda yang disarankan KNPI adalah, tokoh yang memiliki integritas, moralitas, dan kapabilitas yang cukup seorang pemimpin,” kata Rifai kepada Republika.co.id, Sabtu (4/8).
Selain itu, Rifai mengingatkan ada persoalan yang jauh lebih penting untuk mendapat perhatian bersama. Yaitu, agar para capres dan cawapres memiliki pandangan untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
Karena, pembangunan ekonomi mempunyai tantangan untuk melakukan pemerataan dan menyasar pada pembukaan lapangan kerja sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Tujuannya tak lain adalah untuk memperkecil ketimpangan pendapatan, jumlah pengangguran .
“Juga memperbaiki taraf hidup masyarakat serta menekan risiko sosial (narkoba, radikalisme, dll) yang muncul ekses dari terbatasnya ruang (akses, kesempatan) kerja di sektor formal,” kata Rifai.
Untuk itu, lanjut Rifai, sasaran pembangunan ekonomi sedapat mungkin juga harus mendorong percepatan dan pertumbuhan industrialisasi dalam negeri yang membuka peluang membesarnya serapan tenaga kerja produktif di sektor formal. Mengingat basis pertumbuhan ekonomi yang hanya bertumpu pada portofolio modal asing atau swasta, teramat rentan terhadap gejolak krisis keuangan.
Rifai juga mengingatkan soal fragmentasi elite dalam panggung elektoral, untuk dapat membawa narasi positif dan konstruktif untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. KNPI meminta agar kelompok elite dapat merawat keberagaman, kemajemukan dan semangat persatuan di Indonesia.
KNPI juga meminta agar setiap kelompok elite menyudahi sekaligus menyerukan kepada setiap pendukungnya untuk tidak menggunakan ujaran kebencian dalam kampanye politiknya yang berpotensi memperkeruh wajah keberagaman di Indonesia serta menimbulkan konflik terbuka antar pendukung. Mengingat perjalanan bangsa ini masih panjang dan teramat mahal untuk dipertaruhkan hanya untuk kepentingan politik sesaat.
“KNPI juga meminta agar kelompok elite dapat menyuguhkan narasi, visi, misi dan program terbaiknya, tentang bangsa, negara dan rakyat Indonesia,” kata Rifai.
Terakhir, lanjut Rifai, perlu ada upaya yang terpadu untuk menekan laju korupsi di berbagai sektor. Upaya KPU yang melarang eks koruptor menjadi caleg patut diapresiasi. Hanya saja gerakan ini perlu diperluas sehingga dapat mencegah sekaligus memberi efek jera kepada siapapun yang berniat atau telah melakukan tindak pidana korupsi.
“Intinya, kita semua berharap agar proses elektoral 2019 mendatang berlangsung secara demokratis, fair dan akuntabel,” kata Rifai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika