REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat dinilai punya agenda politik sendiri untuk memajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Hal ini terlihat dari pemasangan baliho AHY di berbagai wilayah.
"Safari politik AHY ke sejumlah daerah dan pemampangan balihonya secara masif di berbagai pelosok negeri menjadi indikasi kuat dari agenda itu," kata pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, di Jakarta, Kamis (2/8).
Menurutnya, para elite Demokrat pun selama ini tak henti bersuara tentang peluang AHY untuk menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres). Terlebih, aksi demi aksi deklarasi dukungan terhadap AHY juga terus digelar tanpa henti.
"Beberapa hari lalu dibuat di Gedung Joang 45, dan hari ini saya dengar juga akan digelar lagi di Djakarta Theater," kata Said pula.
Dari semua fakta iu, menurutnya, sebetulnya sudah sangat jelas dan tidak bisa lagi dibantah bahwa Demokrat memang sedang memperjuangkan AHY sebagai capres atau cawapres. Ia pun menyatakan hal itu sebagai kewajaran.
"Saya sendiri sudah pernah mengatakan bahwa saya memuji sikap PKB, PKS, dan termasuk juga Partai Demokrat yang kukuh memperjuangkan kadernya sendiri untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan, dalam hal ini jabatan capres atau cawapres," ujarnya pula.
Apa yang mereka perjuangkan, ia berpendapat, sebagai salah satu perwujudan dari fungsi rekrutmen politik yang semestinya diadopsi oleh seluruh partai politik. Dalam Undang-undang mengenai Partai Politik (UU Parpol) pun hal tersebut diatur.
Permasalahannya, saat AHY dan sejumlah elemen dari Partai Demokrat lainnya gencar berpromosi agar AHY bisa diterima sebagai cawapres Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru mengelak dirinya menjadi bagian dari upaya itu. Dalam setiap keterangannya, SBY menekankan tidak pernah membahas, apalagi meminta dukungan, agar AHY bisa diterima sebagai cawapres Jokowi atau Prabowo.
SBY mengutarakan hal tersebut ketika melakukan komunikasi politik dengan Jokowi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, pimpinan PKS, dan Prabowo. Usai pertemuan, SBY selalu menyatakan tidak ada pembahasan mengenai AHY sebagai cawapres.
"Apa yang dikatakan oleh SBY itu, menurut saya, agak mengganggu akal sehat kita. Tidak logis. Sebab, agenda untuk mengusung AHY sebagai cawapres tentu tidak bisa dilakukan secara pasif, melainkan harus dibarengi oleh sebuah proses komunikasi yang intens dengan pihak capres dan parpol lainnya," ujarnya pula.
Saat menceritakan tentang pertemuannya dengan Jokowi, lanjut Said, SBY sebetulnya sempat keceplosan dengan mengatakan mereka sempat membahas soal jatah kursi menteri untuk Demokrat jika partai itu bersedia bergabung di koalisi pejawat. "Nah, kalau untuk isu sekunder soal posisi menteri saja sudah dibicarakan, maka logikanya apalagi untuk hal yang lebih primer seperti posisi cawapres," kata Said Salahudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika