REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali mengatakan shelter atau halte transit yang disediakan di kantornya tidak diperuntukkan khusus hanya transportasi daring (online). Tetapi untuk semua pengendara yang ingin mengangkut dan menurunkan penumpang.
Marullah mengatakan, halte transit untuk seluruh pengguna kendaraan itu dibuat untuk mengatasi kesemrawutan yang kerap terjadi di lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Selatan. "Halte transit itu dibuat agar lebih tertata, jadi mobil, motor tidak lagi berhenti sembarangan kalau mau menaikkan dan menurunkan orang," kata Marullah, Rabu (1/8).
Dalam kesempatan itu, ia menerangkan, penyediaan fasilitas halte transit di dalam kantor Walikota Jakarta Selatan merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan hanya mengikuti arahan Gubernur.
“Tidak ada perintah untuk (menyediakan shelter khusus) online, apalagi ojek online," terang Marullah.
Meski demikian, pihak Pemerintah Kota Jakarta Selatan masih menanti perintah formal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemkot Jakarta Selatan juga sudah memberi instruksi lisan ke kantor-kantor kecamatan hingga kelurahan untuk menyediakan sarana transit buat pengguna kendaraan yang ingin mengangkut dan menurunkan penumpang.
Halte transit di dalam kompleks kantor Wali Kota Jakarta Selatan terletak bersebelahan dengan parkir sepeda, berjarak kurang lebih 200 meter dari pintu masuk. Shelter itu turut dilengkapi sekitar delapan kursi busa untuk penumpang yang ingin menunggu kendaraan.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 13.30 WIB, sejumlah pegawai kantor Wali Kota Jakarta Selatan terlihat telah memanfaatkan fasilitas tersebut. Halte transit itu turut dijaga satu orang petugas yang aktif akan mengingatkan pengendara apabila ia berhenti terlalu lama.
"Kalau lama menunggunya, lebih baik parkir dulu, ini hanya untuk transit," kata petugas keamanan kantor Walikota Jakarta Selatan, Mahmud.
Salah satu pegawai di Wali Kota Jakarta Selatan, Pandi mengatakan shelter ini sangat efektif agar pemberhentian ojek daring tidak menumpuk di pinggir jalan. Karena ia kerap melihat adanya penumpukan ojek daring di pinggir jalan membuat kemacetan panjang di jalan raya.
“Kalau ada tempat untuk menurunkan penumpang seperti shelter ini kan jadi tidak membuat kemacetan di jalan,” kata Pandi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim pihaknya akan bekerja sama dengan para pemilik gedung untuk membangun sekitar 400-500 shelter untuk transportasi online. "Kami (Pemprov DKI Jakarta) sedang menyiapkan inisiatif di lingkungan pemerintahan, bersama pihak swasta, diantaranya para pemilik gedung untuk membangun 400 sampai 500 shelter transportasi online," kata Sandiaga selepas memberi sambutan di Smesco Exhibition Hall, Jakarta Selatan, Selasa (31/7).
Ia menjelaskan halte khusus pengambilan dan penurunan penumpang dibutuhkan, karena selama ini transportasi online masih menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Adanya shelter ini untuk mendidik transportasi daring, sehingga lebih tertib mengambil dan menurunkan penumpang.
“Kita ingin pastikan transportasi online sebagai suatu solusi tidak menghasilkan masalah baru, diantaranya kesemrawutan di lalu lintas," terang Sandiaga.
Di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, halte transit khusus transportasi online sudah mulai beroperasi sejak Senin, sebagaimana diinstruksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Jumat pekan lalu (27/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
