REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat, mengimbau semua pihak bisa menahan diri terkait dinamika politik saat ini. Ini seperti adanya kegiatan deklarasi ganti presiden oleh kelompok tertentu di masyarakat dengan mengusung tanda pagar (tagar) atau #gantipresiden2019.
Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, HM Rafani Akhyar, mengatakan MUI Jabar mengeluarkan imbauan ini untuk pihak yang pro terhadap #gantipresiden2019 atau yang kontra terhadap #gantipresiden2019. “Imbauan ini semata-mata MUI buat untuk kemaslahatan," kata dia, di Bandung, Rabu (1/8).
Rafani mengatakan, suhu politik mulai memanas setelah mencermati perkembangan politik di Tanah Air. Hal ini terutama terkait dengan jelang pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang akan berlangsung pada 2019.
Menurut dia, situasi ini patut dicermati agar dinamika politik tetap berjalan pada koridor demokrasi yang sudah disepakati. Bila tidak terkendali dan mengarah pada tindakan inkonstitusional, ia mengatakan, akan menimbulkan situasi buruk yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ia mengatakan perkembangan politik yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akhir-akhir ini adalah maraknya politisasi agama. Terutama, ia menambahkan, melalui medsos kegiatan deklarasi ganti presiden oleh kelompok tertentu di masyarakat dengan mengusung tagar #gantipresiden2019.
"Bahkan sudah melakukan kegiatan Deklarasi pada tanggal 29 Juli 2018 di Batam dan menimbulkan konflik antar anak bangsa di sana," lanjut Rafani.
Berdasarkan informasi yang diterima MUI Jabar, di Kota Bandung akan ada deklarasi ganti presiden pada 11 Agustus 2018. Deklarasi itu berbarengan dengan rangkaian acara kegiatan Asian Games 2018, yaitu pawai obor Asian Games.
"Sehingga tekait dengan rencana deklarasi #gantipresiden2019 di Jawa Barat yang momentumnya bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games 2018, MUI Jawa Barat mengimbau, sekali lagi agar semua pihak dapat menahan diri dan memilih untuk tidak melaksanakan kegiatan baik yang pro maupun yang kontra deklarasi #gantipresiden tersebut sehingga kondusivitas Wilayah Jawa Barat dapat kita jaga secara bersama-sama," kata dia.
Ia menyatakan, kegiatan #gantipresiden2019 lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inskontitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi. MUI Jabar menilai desakan mengganti presiden sekarang dapat dinilai melanggar hak konstitusional presiden RI yang mempunyai hak untuk dipilih kembali.
Seharusnya, gerakan tersebut menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat tentang calon-calon pilpres 2019 siapa pun calonnya sesuai dengan aturan yang ada. Gerakan itu juga sebaiknya mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia.
Selain itu, lanjut dia, Bangsa Indonesia saat ini akan menghadapi hajat besar yang merupakan event internasional. Jakarta dan Palembang akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 yang tentu saja mata dunia akan memandang ke Indonesia.
"Sehingga untuk menjaga nama baik bangsa, seluruh komponen masyarakat Indonesia harus turut mensukseskan Asian Games 2018. Segala kegiatan yang berpotensi mengganggu kondusifitas wilayah baik selama rangkaian kegiatan Asian Games maupun sesudahnya sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
