REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Anti Korupsi Dana Pembangunan Papua (FAKPP), Selasa (31/7), mengelar aksi meminta pengusutan kasus dugaan korupsi dana proyek trans Kemiri-Depabre, serta dana beasiswa mahasiswa Papua.
Dalam aksi ini, massa FAKPP mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan Jakarta. Setelah itu mereka melanjutkan aksi dengan mendatangi kantor Mabes Polri Jakarta.
Dengan menaiki tiga mobil kopaja, massa yang berasal dari Papua ini menggelar orasi. Mereka meminta agar KPK dan Mabes Polri segera mengusut kasus dugaan korupsi dana Rp 89 milyar proyek jalan trans Kemiri-Depabre dan dana beasiswa mahasiswa Papua.
"Kami masyarakat Papua yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Dana Pembangunan Papua meminta dan mendesak KPK dan Mabes Polri untuk menetapkan tersangka korupsi tersebut," kata koordinator aksi, Ismail Asso.
Laporan dugaan korupsi
Ia menyebut telah terjadi dugaan korupsi pada proyek jalan Kemiri - Depabre Kabupaten Jayapura 42 km. Selain itu, lanjutnya, KPK dan Mabes Polri perlu mendalami dugaan kasus-kasus korupsi yang lain, seperti Lapangan Terbang Mamit yang tidak selesai, jalan Munak Oragi - Wolo APBD tiga tahun berturut-turut (2015-2017) 23 milyar dan Jalan Wamena -Ibele senilai 25 Milyar.
KPK maupun Mabes Polri, menurutnya, belum serius maenangani dugaan kasus korupsi di Papua. Ini terlihat dari belum ditetapkannya tersangka dalam kasus tersebut. "Padahal banyak kasus korupsi yang telah dilaporkan ke KPK dan Mabes Polri," paparnya.
Dalam aksi itu, perwakilan mereka ditemui petugas bagian Humas KPK dan Humas Mabes Polri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
