REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan sejumlah elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas dua poin utama. Pertemuan tersebut digelar di DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (30/7) sore. Konsolidasi Prabowo dan PKS dilakukan berselang beberapa jam setelah Demokrat menyatakan ikut dalam koalisi.
Presiden PKS Sohibul Iman mengungkapkan, poin pertama yang dibahas dengan Prabowo terkait rekomendasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dalam forum Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional, Ahad (29/7). Ijtima ulama merekomendasikan sosok Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Prabowo pada dasarnya menerima dua paket pasangan capres-cawapres yang direkomendasikan ijtima para ulama dan tokoh nasional," kata Sohibul seusai menerima kunjungan Prabowo, kemarin.
Dia menambahkan, PKS dan Gerindra akan melakukan pertemuan dengan PAN untuk membahas dua paket rekomendasi tersebut. Namun, Sohibul belum bisa memastikan waktu dan tempat pertemuan tersebut. "Intinya akan dilakukan komunikasi dengan partai-partai yang terlibat dalam ijtima ulama," kata dia.
Selain membahas cawapres, pertemuan Prabowo-PKS membahas progres komunikasi yang dilakukan Gerindra dengan Demokrat. Dia mengungkapkan, PKS sepakat anggota koalisi harus diperluas. "Di antaranya, dengan menerima keterlibatan Demokrat," kata Sohibul.
Setelah bertemu PKS, Prabowo dalam keterangannya kepada media mengaku telah menerima paket rekomendasi ijtima ulama dan tokoh nasional GNPF. Prabowo akan mempelajari lebih lanjut dan mendiskusikannya dengan partai.
"Mekanisme politik di Indonesia itu melalui partai politik, ya kita hargai jajak pendapat dan keputusan hasil ijtima, tapi keputusan tetap dari partai politik," katanya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menganggap, sosok bakal capres dan cawapres yang direkomendasikan ijtima ulama sebagai kombinasi tepat. "Kami mendukung itu karena sesuai aspirasi dari PKS," katanya.
Dia mengatakan, PKS sejak awal mendorong agar koalisi mengusung sosok nasionalis-religius sebagai pasangan bakal capres dan cawapres. Prabowo dinilai sosok tepat untuk mewakili tokoh nasionalis. Sedangkan Salim Segaf dan Ustaz Abdul Somad (UAS) tentunya mewakili figur religius.
UAS yang masuk dinominasikan menjadi bakal cawapres, secara halus menolak rekomendasi ijtima ulama. Dengan begitu, rekomendasi ijtima ulama kini hanya menyisakan sosok Salim Segaf sebagai calon pendamping Prabowo.
Hidayat mengakui, rekomendasi ijtima ulama tak bersifat mengikat karena berasal dari luar partai. "Tapi bagi kami, rekomendasi dari para ulama dan sejumlah tokoh nasional itu sesuatu yang patut dihormati," kata Hidayat.
Wasekjen PKS Abdul Hakim mengatakan, partainya sangat setuju dengan rekomendasi ijtima ulama. "PKS akan mengawal rekomendasi para ulama ini," kata Abdul Hakim, Senin (30/7)
Menurut dia, rekemondasi ijtima ulama ini merupakan hal yang serius dan harus dipertimbangkan seluruh koalisi.
Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono mengaku terkejut dengan rekomendasi untuk mengusung UAS dan Salim Segaf sebagai bakal cawapres. "Ini kombinasi yang baik, tetapi belum menjadi sikap PBB untuk mendukung," ujar Sukmo.
PBB akan menjalin komunikasi internal untuk membahasnya. Tapi, menurut Sukmo, tidak mudah untuk memutuskannya. Apalagi, calon presiden dari PBB Yusril Ihza Mahendra tidak terpilih. Padahal, Yusril mendapatkan respons positif dari kalangan ulama pada malam itu.
Sukmo mengatakan, Pilpres 2019 bukan semata mencari kombinasi antara sosok nasionalis dan religius. "Tapi, adalah mencari pasangan yang mampu menghadapi tantangan zaman dan mampu memberi solusi dalam hal ekonomi," tuturnya.
(mimi kartika, ed: satria kartika yudha).
Ikuti Whatsapp Channel Republika