REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin menyatakan nasib koalisi PKS-Gerindra jelang pendaftaran Pilpres 2019 ditentukan pada 30 Juli nanti. Hubungan koalisi yang dijalin kedua partai sejak Pilpres 2014 bisa kandas bila tidak ada kesepakatan soal capres-cawapres.
"Tanggal 30 nanti akan ditentukan terkait nasib koalisi PKS dan Gerindra," kata dia usai menghadiri agenda diskusi publik di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7).
Suhud tidak menjelaskan secara gamblang apa saja indikator yang bisa membuat hubungan PKS dan Gerindra retak. Namun, dia menjelaskan, salah satu indikatornya terkait sembilan nama kader PKS yang diajukan ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto agar diusung sebagai cawapres.
"Ya itu salah satulah. Proses ini kan sudah panjang, dan bukan hanya faktor itu. Juga ada faktor lain. Ya jangan sampai pacarannya dengan siapa, nikahnya dengan siapa," kata dia.
Suhud mengakui, PKS memang belum pasti berkoalisi dengan Gerindra. Partainya menyiapkan beberapa opsi untuk menghadapi kemungkinan terburuk jelang pendaftaran peserta Pilpres 2019.
Baca Juga:
Kebersamaan PKS dan Gerindra selama ini pun bukan harga mati harus terus bersama menghadapi kontestasi. Suhud mengatakan, PKS saat ini sedang merintis poros koalisi baru yang ia sebut sebagai poros keumatan.
Langkah ini sebagai antisipasi bila tidak ada kesepakatan dengan Gerindra. Beberapa parpol di barisan pendukung Jokowi pun didekati. Bahkan, PKS sudah melakukan pertemuan dengan PKB.
Kendati demikian, Suhud memastikan PKS tidak akan mendukung bakal capres pejawat Joko Widodo (Jokowi). Sikap ini juga telah ditunjukkan sejak Pilpres 2014 yang lalu dengan memosisikan diri sebagai parpol oposisi pemerintah bersama Gerindra. "PKS yang pasti tidak dengan Pak Jokowi," tutur dia.
Menurut Suhud, koalisi yang telah dibangun parpol-parpol pendukung Jokowi masih cair. Keyakinan ini membuat PKS tetap membangun komunikasi dengan mereka.
Selain PKB, partai yang dipimpin Sohibul Iman itu juga melakukan komunikasi dengan Golkar. "Nanti kalau Pak Jokowi memilih siapa wakilnya, kemudian ada partai-partai yang tidak nyaman, kan ada kemungkinan lari. Nah ini yang akan kita tangkap," kata dia.
Baca Juga:
Grace Tangkap Aura Kemenangan di Wajah Jokowi
PKS, Gerindra, Demokrat, & PAN Belum Sepakat Capres-Cawapres
Ikuti Whatsapp Channel Republika