REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo tidak bisa diprovokasi mengenai siapa yang cocok untuk mendampingi dirinya menjadi cawapres pada Pilpres 2019. Menurutnya siapapun yang diputuskan jadi cawapres merupakan kewenangan Jokowi.

"Pak Jokowi tahu siapa (cawapres) yang sebenarnya didukung dan diharapkan oleh rakyat," kata Mahfud, seusai menjadi pembicara dalam seminar bertajuk "Harmoni Dalam Keberagaman" di Yogyakarta, Kamis (26/7).

Hal itu diungkapkan Mahfud saat dimintai tanggapan mengenai berbagai survei yang menyebutkan bahwa namanya memiliki elektabilitas tertinggi mendampingi Jokowi. "Memang tinggi ya saya bacalah namanya berita, tetapi ingat pak Jokowi punya survei sendiri," ujarnya.

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi selama ini memiliki survei yang lebih mendetail dan berkelanjutan. Selain itu, Jokowi juga memiliki instrumen untuk mengecek latar belakang seseorang serta meminta pendapat para tokoh untuk mengukur kapasitas seseorang yang cocok menjadi pendampingnya pada Pilpres 2019.

"Pak Jokowi tidak bisa dibohongi dengan informasi-informasi yang sifatnya provokatif bahwa (calon) ini didukung si A, ini mewakili B, dan ini representasi itu," katanya.

Karena itu, Mahfud mengatakan siapa pun yang pada akhirnya diputuskan menjadi cawapres merupakan kewenangan Jokowi dan partai pengusungnya. "Kita rakyat hanya menunggu apa hasilnya nanti mudah-mudahan memperoleh yang terbaik bagi bangsa ini," kata Mahfud.

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada pihak Istana yang memberikan informasi soal kemungkinan dirinya ditunjuk sebagai cawapres Jokowi. Ia juga menampik informasi bahwa baru-baru ini ia diminta bertemu Jokowi untuk membicarakan hal itu. "Informasi dari mana itu. Tidak ada," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika