Bagaimana Sumbar Bisa Jaga Inflasi Rendah?

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Provinsi Sumatra Barat kembali dinobatkan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik di wilayah Sumatra untuk periode 2017. Prestasi ini diraih dua kali berturut-turut, setelah pada tahun 2017 lalu, penghargaan yang sama juga diraih Sumbar untuk periode 2016.

Bersama Sumbar, Kota Padang juga menorehkan prestasi unggul sebagai TPID tingkat kabupaten/kota terbaik se-Sumatra. Pada 2016 lalu, Kota Padang meraih penghargaan yang sama untuk periode 2015. Prestasi ini menunjukkan bahwa TPID Sumbar memang tak main-main dalam mengendalikan harga pangan. Selama dua tahun belakangan, inflasi di Sumbar memang terjaga rendah. Harga pangan bisa diredam dan pasokan terjaga.

Lantas apa kuncinya sehingga Sumbar bisa menahan laju inflasi di level rendah?

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menjelaskan, dalam hal pengendalian inflasi pihaknya selalu melakukan pengawasan dari hulu ke hilir. Artinya, TPID level kabupaten/kota pun dilibatkan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pangan di daerah. Termasuk, lanjutnya, dengan mengupayakan peningkatan produksi pertanian.

Kunci kedua, kata Irwan, adalah kelancaran transportasi yang mesti diperhatikan agar distribusi tidak terganggu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan pun diminta aktif memantau harga pangan strategis di pasar-pasar, baik modern dan tradisional.

"Ini yang selalu menjadi perhatian kita agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin dan inflasi tetap terkendali. Apalagi, itu persoalan lonjakan harga yang sering terjadi menjelang Ramadhan dan Lebaran. Upaya kita dengan membuka operasi pasar murah," katanya.

Irwan juga mengungkapkan jurus lainnya dalam menjaga inflasi rendah. Pengembangan jaringan ritel 'Minang Mart' ternyata menjadi salah satu kuncinya. Program ini merupakan hasil kerja sama kemitraan antara tiga BUMD di Sumbar dengan masyarakat pemilik toko ataupun kedai.

"Adanya Minang Mart ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi di daerah. Apalagi, di setiap gerainya menjual kebutuhan pokok untuk masyarakat. Dipasok dari petani yang ada di Sumbar. Produk UMKM juga ditampung," katanya.

Catatan Pemprov Sumbar, sudah terdapat 41 gerai Minang Mart hingga tahun 2017 yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.

Untuk diketahui, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) laju inflasi di Sumbar sepanjang 2017 memang berhasil dijaga di angka rendah. Perhitungan inflasi diwakili oleh dua kota yang disurvei BPS, yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Hasilnya, laju inflasi tahun kalender untuk Kota Padang sebesar 2,11 dan Kota Bukittinggi sebesar 1,37 persen.

Untuk Desember 2017 saja, tingkat inflasi Kota Padang tercatat sebesar 0,72 persen dan Kota Bukittinggi 0,37 persen. Sehingga, secara provinsi, inflasi Sumbar sepanjang 2017 hanya 2,03 persen, lebih kecil dibanding inflasi nasional di angka 3,61 persen untuk 2017.

Ikuti Whatsapp Channel Republika