REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari membantah jika taktik politik calon presiden pejawat Joko Widodo (Jokowi) dinilai curang lantaran sengaja akan mengumumkan calon wakil presiden di menit-menit akhir pendaftaran. Menurutnya, tidak ada pelanggaran hukum dan etik terkait hal itu.

"Tidak ada pelanggaran hukum dan etik kok, Jokowi bertindak sesuai kebutuhan internal, bukan eksternal. Masak bertindak nuruti tetangga?," katanya saat dihubungi Republika.co.id melalui pesan singkat, Kamis (26/7).

Menurutnya, jika SBY merasa tidak percaya diri, seharusnya SBY tidak perlu menyalahkan pihak Jokowi. "Kita juga enggak minta-minta mereka kok. Mari fokus ke workplan masing-masing saja," jelasnya.

Namun anggota komisi XI DPR RI tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut terkait alasan Jokowi mengumumkan nama cawapres di menit akhir. Ia beranggapan bahwa hal tersebut hanya ingin membuat penasaran lawan politiknya.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut taktik politik yang diterapkan oleh calon presiden (capres) pejawat Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan dinilai curang lantaran hingga hari ini koalisi Jokowi belum mau umumkan siapa cawapres pilihan Jokowi. Bahkan rencananya calon wakil presiden (cawapres) baru akan diumumkan pada menit terakhir pendaftaran.

"Taktik politik demikian merusak demokrasi. Karena publik tidak diberi kesempatan lapang untuk menilai kepantasan figur Cawapres. Ini juga taktik yang datang dari kesombongan karena menyuruh parpol lain membebek saja mengikuti kehendak atau titah Jokowi dan Megawati," kata Rachland dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (26/5).

Rachland menegaskan Partai Demokrat menolak taktik politik semacam itu. Ia pun meminta kepada Jokowi untuk segera mengumumkan cawapresnya jika menghendaki Partai Demokrat untuk bergabung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika