Kamis 19 Jul 2018 13:11 WIB

PA 212: Kapitra Hanya Boleh Nyaleg di Gerindra, PAN, dan PKS

Kapitra menyatakan akan tetap menyerap aspirasi umat Islam.

Rep: Mabruroh/ Red: Muhammad Hafil
Pengacara Habib Rizieq, Kapitra Ampera, memberikan keterangan pers, Rabu (18/7), di Masjid Alittihad, Tebet, Jakarta Selatan, terkait kabar pencalegan di DPR oleh PDIP Daerah Pemilihan Sumatra Barat.
Foto: Republika/Amri Amrullah
Pengacara Habib Rizieq, Kapitra Ampera, memberikan keterangan pers, Rabu (18/7), di Masjid Alittihad, Tebet, Jakarta Selatan, terkait kabar pencalegan di DPR oleh PDIP Daerah Pemilihan Sumatra Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Habib Rizeq Shihab, Kapitra Ampera, mendapatkan tawaran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menjadi calon legislatif (caleg). Menyikapi kabar tersebut, Persatuan Alumni (PA) 212 dengan tegas menolak dan berharap agar Kapitra tidak berbelok dan tidak berkhianat.

Setelah dikonfirmasi, Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan, menolak sepenuhnya perihal tawaran PDIP kepada Kapitra. Bahkan, jika Kapitra melobi agar diizinkan, PA 212 dengan tegas menolak. "Dengan PDIP kami tolak," kata Slamet saat dikonfirmasi, Kamis (19/7).

Namun, dia menambahkan, akan berbeda cerita apabila partai politik lain yang mengusung Kapitra sebagai caleg. PA 212 tentu saja akan mendukung tanpa syarat apabila partai koalisi keumatan, seperti Gerindra, PKS, dan PAN yang mengusung Kapitra. "Partai koalisi keumatan kita dukung," ujarnya menegaskan.

Sementara, Kapitra Ampera tidak terima bila disebut berpindah haluan karena setuju menjadi calon anggota legislatif dari PDIP. Ia menegaskan, akan tetap memiliki tujuan yang sama, yakni membela kehormatan agama Islam dan menyerap aspirasi umat Islam dalam kondisi apa pun dan di manapun.

"Kalau agama saya terganggu, hari ini dilantik, sore dipecat saya siap," kata Kapitra kepada wartawan, Rabu (18/7).

Ia menilai, dengan menjadi caleg atau anggota DPR dari PDIP bukan berarti menjadikannya seorang kafir, murtad, dan munafik. Pandangan soal PDIP yang anti- Islam, menurutnya, harus dikoreksi oleh masyarakat. Termasuk menjustifikasi seolah PDIP anti-Islam dan tidak menyuarakan aspirasi umat Islam.

"Jangan cepat nge-judge seseorang, berarti kalau saya masuk cebong dong, gak boleh ke masjid dong, ngawur aja," katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement