Ditanya Soal Cawapres, Anies: Saya Sedang Fokus Urus Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ditemui di Gelora Bung Karno, Anies tampak malu-malu menanggapi isu tersebut.

Anies tak menjawab ketika ditanya mengenai banyaknya lembaga survei yang menyatakan dirinya berpeluang masuk dalam bursa capres-cawapres pada pemilu 2019. Anies juga tak tegas menyatakan apakah dirinya akan menerima apabila ditawari menjadi capres atau cawapres. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya sedang fokus mengurus DKI Jakarta. Jawaban yang sama juga disampaikan ketika ia disebut tak pernah kalah dalam berpolitik.

"Masa sih? Perkomporan itu namanya. Saya gini aja, ini semua saya sekarang sedang fokus Jakarta," katanya.

Pada awalnya, Anies sempat mengatakan bahwa dirinya tidak akan maju dalam Pilpres 2019. Namun ketika ditanya apakah ia mau dipasangkan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, ia tak memberikan jawaban pasti. Ia menyatakan hingga saat ini belum ada partai politik yang memintanya untuk menjadi capres maupun cawapres. Jikapun ada, hal itu tidak akan langsung disampaikan kepada publik.

Menurutnya penentuan capres dan cawapres bukan menjadi wewenang kandidat. Proses itu ada di tangan partai politik. Oleh karena itu dirinya memilih fokus melaksanakan tugasnya di DKI Jakarta.

Kendati demikian, ia tak bisa menolak apabila ada tokoh partai politik yang mengundangnya untuk bertemu. Ia mencontohkan pertemuannya dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ketika itu Zul mengundang Anies untuk dimintai keterangan mengenai reklamasi.

Undangan ini datang menjelang lebaran. Seperti diketahui, nama Zulkifli Hasan juga santer disebut sebagai bakal calon kandidat cawapres yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Anies tak heran jika tak lama setelah itu muncul berbagai framing tentang pertemuannya dengan Zul.

"Timing-nya jadi pas kemudian framming-nya jadi ramai tuh seakan-akan pilpres," ucapnya.

Ketika kembali dicecar pertanyaan mengenai kesediaannya menjadi kandidat wakil presiden, ia pun tak menjawab tegas. "Pokoknya sekarang saya di Jakarta. Saya di Jakarta. Insya Allah di Jakarta," katanya.

Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra, Muhammad Syafii mengatakan ada tiga nama yang dipertimbangkan untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan presiden (pilpres) 2019. Syafii mengatakan keputusan akhir siapa yang akan menjadi cawapres Prabowo, berada di tangan parpol koalisi.

"Ada beberapa nama yang paling kencang diperbincangkan di internal seperti Anies Baswedan, mantan menteri sosial Salim Assegaf, dan Agus Harimurti Yudhoyono," kata Syafii di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/7).

Syafii mengatakan ketiga tokoh tersebut semuanya dipertimbangkan karena masing-masing memiliki kualitas untuk mendampingi Prabowo. Sementara Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, menepis wacana pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Anie Baswedan, sebagai cawapres pada Pilpres 2019 mendatang. PKS meminta Anies tetap fokus sebagai gubernur sampai masa jabatannya selesai.

"Memang beliau rutin melakukan update progress di DKI. Tapi saya tadi juga memulai bertanya tentang masalah sikap beliau (soal isu cawapres). Saya bilang 'Pak Anies, nih kan nama Anda ya cukup berkibar di media," jelas Sohibul, Sabtu malam.

Dia melanjutkan, Anies menyampaikan dua poin jawaban. Pertama, Anies dengan tegas menyampaikan bahwa telah diusung oleh PKS dan Gerindra sebagai gubernur. Karena itu, terkait sikap mengenai isu capres atau cawapres, diserahkan sepenuhnya kepada Gerindra. Kedua, kata Sohibul, Anies sempat mengingatkan tugas menjadi gubernur selama lima tahun.

"Tetapi tentu semua berpulang ke parpol pengusung. Berangkat dari statement kedua yang disampaikan, PKS berkeinginan agar Pak Anies bisa menjalankan tugasnya dengan baik sampai masa jabatannya selesai. Karena itu, saya kira Pak Anies harus lebih fokus di DKI," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika