REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar para Babinsa serta seluruh anggota TNI dan Polri terus berkomitmen menjaga netralitas dalam demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan, politik yang dianut oleh aparat militer adalah politik negara. TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada para Babinsa di Kota Bandung.
"Saya ingin mengingatkan kepada seluruh anggota Babinsa untuk menjaga netralitas. Karena memang Undang-Undangnya mengatakan itu. Politik TNI adalah politik negara. Politik TNI bukan politik praktis," ujar Jokowi, dikutip dari siaran resmi Istana, Selasa (17/7).
Jokowi mengatakan, politik TNI ialah mendukung kebijakan yang dijalankan oleh negara. Loyalitas TNI kepada bangsa dan negara juga harus selalu dijunjung tinggi guna memastikan proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai.
"Politik negara itu politik seperti apa? Ya kesetiaan kepada negara. Kesetiaan kepada rakyat, wilayah NKRI, dan pemerintah yang sah," ucapnya.
Netralitas yang ditunjukkan oleh para Babinsa serta anggota TNI dan Polri diharapkan dapat menghadirkan keamanan dan situasi kondusif di tengah masyarakat. Dengan itu masyarakat akan semakin percaya bahwa TNI dan Polri benar-benar menjalankan tugasnya secara profesional.
"Karena sekarang ini kepercayaan publik, rakyat, dan masyarakat terhadap TNI itu berada pada posisi yang paling tinggi. Jangan sampai dirusak kepercayaan itu oleh tindakan-tindakan yang menjadikan masyarakat tidak percaya sehingga menurunkan kepercayaan," kata Jokowi.
Baca juga, TNI AD Pastikan Netralitas Saat Pilkada.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny D Tuejeh menegaskan, TNI AD tak akan pernah terlibat dalam politik praktis. Hal ini menanggapi keikutsertaan para purnawirawan dalam pilkada.
Denny mengatakan, aturan ini telah tercantum dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004. Tugas TNI, kata dia, mempertahankan dan melindungi keutuhan serta kedaulatan negara. "Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya," ucap Denny, Rabu (27/6).
Menurut Denny, keikutsertaan sejumlah purnawirawan TNI dalam pilkada merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil. Ia pun menegaskan, hal ini tak berkaitan dengan Institusi Angkatan Darat.
Lebih lanjut, Denny menegaskan netralitas TNI dalam pilkada serentak 2108 maupun tahapan pemilu 2019. Menurut dia, hal ini menjadi komitmen TNI AD.
"Bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas, dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik di dalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi," ujar Denny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
