REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Aji Al Farabi, memperkirakan masih ada kemungkinan parpol yang keluar dari koalisi pendukung calon presiden (capres) Joko Widodo dan mengalihkan dukungannya. Sikap parpol mitra koalisi ini tergantung pada calon wakil presiden yang dipilih Joko Widodo.
"Sikap parpol mitra koalisi ini sangat tergantung pada Joko Widodo akan memilih siapa cawapresnya dan kapan waktu pengumumannya," kata Aji Al Farabi ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Sabtu (14/7).
Menurut Aji Al Farabi, jika Jokowi memilih calon wakil presiden (cawapres) yang tidak diterima oleh semua parpol mitra koalisi dan ada parpol yang kecewa maka bisa saja parpol keluar dari koalisi dan menarik dukungannya. Aji pun menyoroti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersikukuh mengusulkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, menjadi cawapres untuk Joko Widodo.
"Kalau usulan PKB tidak diterima parpol mitra koalisi dan tidak dipenuhi Jokowi, dan kalau PKB konsisten dengan sikapnya, bisa saja keluar dan mengalihkan dukungan," katanya.
Aji juga melihat, meskipun Joko Widodo memilih nama lain sebagai cawapres, PKB bisa juga tidak keluar dari koalisi. Menurut dia, semua parpol terus mencermati peta perkembangan politik nasional dan akan menunggu sampai batas akhir pendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU pada 10 Agustus.
"Jokowi sebagai capres incumbent, ditunggu banyak pihak untuk mengumumkan cawapresnya, terutama oleh parpol di luar koalisi," katanya.
Aji menilai, sikap parpol di luar koalisi yang menunggu capres Jokowi mengumumkan pasangannya sah-sah saja. Parpol di luar koalisi ini baru akan mengumumkan pasangan capres-cawapresnya menjelang penutupan pendaftaran capres-cawapres di KPU pada 10 Agustus mendatang.
"Parpol tersebut menunggu ada kemungkinan, adanya parpol yang keluar dari koalisi pendukung Jokowi," katanya.
Dia menambahkan, saat ini ada enam partai politik yang mendukung capres Joko Widodo, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sekertaris Jendral Partai Demokrat Hinca Panjaitan. (Republika/Iman Firmansyah)
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, Partai Demokrat akan memilih sikap mendukung calon capres Prabowo Subianto atau Joko Widodo atau memilih opsi lainnya dalam menghadapi pemilu presiden 2019. "Pilihan tersebut akan dilakukan Demokrat setelah Jokowi mengumumkan nama pendampingnya," kata Hinca Panjaitan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (12/7).
Menurut Hinca, Partai Demokrat pada pemilu presiden 2019 tidak mengusung calon presiden sehingga memiliki pemilihan bebas dalam menentukan sikapnya.
Partai Demokrat, kata dia, melihat Joko Widodo saat ini sedang menghadapi pilihan sulit dalam memutuskan siapa figur yang akan mendampinginya pada pemilu presiden 2019, karena banyaknya partai politik mitra koalisi.
"Kalau Pak Jokowi tidak pas memilih pasangannya dan ada partai mitra koalisi yang kecewa, bisa saja ada yang mengalihkan dukungannya," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, kalau hal ini terjadi maka akan ada kejadian luar biasa, karena peta dukungan terhadap pasangan capres-cawapres akan berubah. "Ada kemungkinan muncul poros ketiga," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika