REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dinilai memiliki sejumlah kelebihan untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden (cawapres). Kelebihan Mahfud ini mulai dari kapasitas dan basis pemilih.

Pengamat politik dan peneliti senior dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Deny JA, Toto Izul Fatah, mengatakan Mahfud memiliki kapasitas dan integritas jika dipilih mendampingi Jokowi. Kapasitas dan integritas itu terlihat ketika memimpin MK selaku lembaga pengawal konstitusi.

Ia juga menilai Mahfud memiliki basis keagamaan yang kuat dan basis pemilih Muslim yang luas di Indonesia. “Akan tetapi, popularitas Pak Mahfud masih harus dinaikkan,” kata dia ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Kamis (12/7). 

Karena itu, Toto mengatakan, Mahfud masih harus melakukan banyak pengenalan diri untuk naikkan popularitas. “Popularitas ini terkait dengan elektabilitas," tuturnya.

Menurut Toto, elektabilitas Mahfud MD saat ini masih di bawah 50 persen dan harus dinaikkan. Direktur citra komunikasi LSI Deny JA ini juga mengingatkan, dalam politik nasional ada hukum besi yang harus dilalui para calon, yakni pemilih akan memilih berdasarkan faktor popularitas.

Menurut peneliti senior LSI Denny JA ini, Jokowi memiliki elektabilitas paling tinggi di antara nama-nama yang disebut-sebut sebagai capres. Akan tetapi, elektabilitasnya masih belum aman, sehingga perlu mempertimbangkan aspek lainnya. 

"Kalau elektabilitasnya sudah aman, maka dapat mengabaikan aspek-aspek lainnya," ucapnya.

Baca Juga: Rocky Gerung: Kita Terlalu Disibukkan Isu Elektabilitas

Karena itu, Toto mengingatkan, Jokowi selaku calon presiden (capres) agar sangat berhati-hati. Jokowi perlu mempertimbangkan semua aspek dalam memilih pasangan capres-cawapres.

"Paling tidak ada dua apsek, yakni dukungan partai politik mitra koalisi dan perkembagan situasi perekenomian nasional," ujarnya.

Pada aspek dukungan partai politik, lanjut dia, Jokowi saat ini didukung oleh lima partai politik. Ia menambahkan, setiap partai politik memiliki keinginan dan kepentingan. Karena itu, Jokowi harus dapat membaca dan mengharmonisasi keinginan dan kepentingan tersebut. 

Pada aspek situasi perekonomian nasional, ia mengemukakan, Jokowi sebagai capres pejawat harus dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satunya, yakni fluktuasi nilai tukar rupiah yang saat ini sedang melemah.

Persoalan lain yang dihadapi Joko Widodo, yakni harus sudah memilih pasangannya sebelum pendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU ditutup pada 10 Agustus 2018. Dengan demikian, Jokowi harus melakukan pertimbangan secara matang dan cermat dalam waktu yang cepat.

Baca Juga: Mahfud MD Mengaku tak Ingin Menjadi Cawapres

Ikuti Whatsapp Channel Republika