REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai cawapres yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi) memang besar kemungkinannya berasal dari kalangan nonparpol. Sebab menurutnya hal ini untuk menghindari kecemburuan di antara parpol pendukung Jokowi.

"Kecenderungannya memang pada nonparpol untuk posisi cawapres (Jokowi). Sementara kalau cawapresnya dari salah satu parpol ini pasti menimbulkan kecemburuan di internal koalisi," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (11/7).

Kemudian, Qodari menjelaskan, untuk menghindari serangan-serangan politik pada isu-isu agama, cawapres pendampingi Jokowi tentu bisa berasal dari militer atau santri. Karena dia mengakui, kelemahan Jokowi ini memang terletak pada persoalan isu-isu agama.

"Karena itu saya lihat wakilnya Jokowi kemungkinannya yakni pertama santri atau militer. Ya sama-sama hijau, hijau Islam atau hijau militer," tutur dia.

Hingga kini PDIP masih menutup rapat kandidat nama cawapres yang dipilih untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Kendati spekulasi mengenai sosok cawapres Jokowi belakangan ini menguat berasal dari nonpartai.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, yang pasti cawapres untuk Jokowi harus mendapat restu dari partai politik mitra koalisi. "Tentu (harus dapat restu mitra koalisi) kan bersama-sama, tidak bisa sendiri," ujar Eriko.

Sebab menurut Eriko, dalam mendaftarkan capres dan cawapres, PDIP tidak bisa sendiri-sendiri dan harus berkoalisi dengan partai lain. Saat ini juga sudah ada komunikasi antara PDIP, Golkar, Nasdem, PPP dan juga Hanura.

Karena itu pembicaraan cawapres pilihan Jokowi tersebut pasti akan dibahas oleh mitra koalisi. "Tidak bisa kan kemudian mendaftar hanya PDIP, tidak bisa. Pasti juga ada pertemuan dengan ketum-ketua parpol dan ini juga akan mengesahkan hal seperti ini tentunya," ujar Eriko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika