REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Paramadina Toto Sugiarto menuturkan, bakal capres pejawat Joko Widodo (Jokowi) harus memilih cawapres yang telah terbukti bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai cawapres tersebut orang yang tidak memiliki pengalaman hasil kinerja dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Toto mengatakan, cawapres Jokowi tidak harus berasal dari kalangan politikus atau profesional. Menurut dia, keduanya sama saja karena yang terpenting sebetulnya adalah karakter dalam membela kepentingan rakyat dan ada bukti kerjanya di mata masyarakat.
"Yang terpenting punya elektabilitas tinggi dan sudah memberikan bukti kerja untuk rakyat. Kalau cawapresnya orang yang tiba-tiba diangkat dan enggak pernah bekerja apa-apa, ini tidak akan mudah. Karakter orang itu jauh lebih penting dibanding apakah dia dari orang parpol atau nonparpol," katanya, Selasa (10/7).
Selain itu, menurut Toto, cawapres Jokowi juga harus orang yang paling sedikit memiliki sisi buruk. Rekam jejak cawapres ini perlu dilihat betul-betul oleh Jokowi dan harus dinilai apakah yang bersangkutan telah memberikan sumbangsih kepada rakyat.
"Kalau misalnya dekat dengan koruptor, sering berhubungan dengan koruptor, atau kelompok radikal, itu negatif. Dan juga tidak pernah tersangkut masalah asusila, tidak pernah melakukan tipu-tipu dan sebagainya. Kalau pernah berurusan dengan KPK, hindari saja," ujarnya.
Hingga kini PDIP masih menutup rapat kandidat nama cawapres yang dipilih untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Kendati spekulasi mengenai sosok cawapres Jokowi belakangan ini menguat berasal dari nonpartai.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, yang pasti cawapres untuk Jokowi harus mendapat restu dari partai politik mitra koalisi. "Tentu (harus dapat restu mitra koalisi) kan bersama-sama, tidak bisa sendiri," ujar Eriko.
Sebab, menurut Eriko, dalam mendaftarkan capres dan cawapres, PDIP tidak bisa sendiri-sendiri dan harus berkoalisi dengan partai lain. Saat ini juga sudah ada komunikasi antara PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, dan juga Hanura.
Karena itu, pembicaraan cawapres pilihan Jokowi tersebut pasti akan dibahas oleh mitra koalisi. "Tidak bisa kan kemudian mendaftar hanya PDIP, tidak bisa. Pasti juga ada pertemuan dengan ketum-ketua parpol dan ini juga akan mengesahkan hal seperti ini tentunya," ujar Eriko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika