Kamis 05 Jul 2018 16:06 WIB

Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Soal OTT

Jokowi kerap mengingatkan kepala daerah untuk tidak korupsi.

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Muhammad Hafil
Presiden Jokowi menerima para bupati di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7).
Foto: Dessy Suciati Saputri / Republika
Presiden Jokowi menerima para bupati di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah khususnya bupati agar berhati-hati dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu 23 Bupati di Istana Kepresidenan, Kamis (5/7).

"Beliau hanya menyampaikan pesan agar para bupati berhati-hati soal OTT. Tapi tidak membahas itu secara spesifik," ujar Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apeksi), Mardani H Maming.

Bupati Tanah Bumbu ini menuturkan, peringatan secara langsung oleh Jokowi kepada kepala daerah sebenarnya bukan kali ini disampaikan. Setiap bertemu dengan para kepala daerah Jokowi juga menyampaikan agar pemerintah daerah bisa berhati-hati dalam menggunakan anggaran maupun melakukan tender, jika tidak hal itu ada jadi permasalahan yang bisa berujung pada kasus korupsi.

Bupati Serang Ratu Tatu menuturkan, Presiden Jokowi pun meminta para kepala daerah berhati-hati tentang dana dan gratifikasi. Gratifikasi ini nantinya bisa menjadi sumber bagi lembaga antirasuah menangkap kepala daerah karena dianggap sumber korupsi.

Meski demikian, Ratu Tatu menyampaikan kepada Jokowi bahwa anggaran pemerintah daerah melalui APBD belum bisa menutupi masyarakat miskin di daerah yang kerap meminta bantuan langsung kepada para Bupati. Masyarakat ini sering kali mengeluh butuh uang untuk menyekolahkan anak mereka atau kebutuhan sehari-hari.

"Kita ini gimana menyikapi ini, kan tidak bisa dibackup di APBD. Secara pribadi kan kita harus memberikan bantuan ke mereka. Ya ini disampaikan (ke Jokowi), bukan mengeluh, kita cari solusinya seperti apa," papar Tatu.

Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT  Bupati Bener Meriah, Ahmadi di Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (3/7) sore. Kabar penangkapan tersebut cepat beredar luas di kalangan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, karena OTT KPK tersebut berlangsung di daerah yang berhawa dingin itu.

Diduga suap ini melibatkan penyelenggara negara di tingkat provinsi dan salah satu kabupaten di Aceh. Ketua KPK Agus Raharjo mengungkapkan, dalam operasi senyap tersebut, tim Satgas KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga barang bukti suap.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement