REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sedang menyiapkan perombakan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI. Ia mengaku, proses penggantian sudah siap dilakukan dan kini tinggal memfinalisasinya.
"Kalau sore ini sudah dapat, sudah jadi draft-nya langsung diumumkan. Sebenarnya prosesnya sudah siap tapi press release belum," katanya di gedung DPRD DKI, Rabu (4/7).
Anies berjanji dalam waktu dekat akan mengumumkan ke publik setelah semua persiapan selesai dilakukan. Persiapan itu meliputi panitia seleksi (pansel) perombakan SKPD hingga semua tata cara yang harus dipenuhi sesuai aturan perundang-undangan. "Nanti saya umumkan lengkap, lagi disiapin. Nanti dijelasin lengkap soal panselnya, prosedurnya, lagi disiapin," ujar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini.
Beberapa waktu lalu, Anies mengaku ada beberapa SKPD yang kerjanya dinilai kurang dalam kurun hampir lima bulan kepemimpinannya. Namun, ia mengatakan tak akan membeberkannya ke publik. Kekurangan-kekurangan tersebut, menurutnya, ditindaklanjuti dengan pembinaan.
Anies memastikan, pergantian akan mengikuti prosedur dan aturan yang ada. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah pergantian baru bisa dilakukan paling cepat enam bulan setelah gubernur dilantik. Artinya, pergantian kepala SKPD saat ini sudah bisa dilakukan.
Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengaku ingin secepatnya menyelesaikan rencana perombakan SKPD. Namun, semua harus memenuhi prosedur yang ditetapkan. Ia mengaku pansel sudah melakukan pertemuan awal untuk menggodok perombakan yang dilakukan.
"Pekan ini rencananya kita akan dapat masukan dari pansel, setelah itu kita akan lakukan pengumuman," ujarnya.
Sandi meminta semua pihak bersabar. Ia mengatakan pansel yang dibentuk diharapkan mampu melakukan pekerjaan secara integratif, efektif, efisien, dan berbasis meritokrasi. Pansel bertugas melakukan evaluasi terhadap beberapa posisi penting.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, perombakan SKPD hanya penyegaran biasa. Ia meminta masyarakat dan awak media bersabar dan memberi waktu kepada pansel untuk bekerja. Ia tak ingin ada pernyataan-pernyataan dini yang justru mengganggu kerja pansel.
"Biarkan proses berjalan. Saya sampaikan enggak perlu khawatir, fokus di kerjanya. Semua lini penting," kata Sandi.
Pansel tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah. Ketika ditanya progres pansel yang diketuainya, Saefullah mengaku masih belum ada perkembangan signifikan. "Belum, belum," ucapnya.
Baca juga: Sandi Sebut Sudah Pegang Data Pergantian Kepala SKPD
Di masa kampanye Pilkada DKI, Anies menjanjikan akan melakukan terobosan dalam sistem perekrutan dengan promosi terbuka. "Bukan lelang jabatan tetapi istilah benarnya adalah promosi terbuka. Kalau lelang kan seperti membeli jabatan, siapa yang mau membeli paling tinggi dia yang dapat," ujar dia saat itu.
Sistem promosi terbuka pernah diterapkan Anies ketika menjabat mendikbud. Saat itu, ia merekrut Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid yang bukan berlatar belakang PNS.
Anies menulis surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta izin mengangkat Hilmar Farid sebagai Dirjen Kebudayaan Kemdikbud, karena UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengatur petunjuk pengangkatan warga negara non-PNS menjadi dirjen di kementerian.
Meskipun langkahnya dinilai berani dan sempat menjadi isu yang ramai diperbincangkan, Anies merasa perlu melakukan terobosan tersebut demi perkembangan birokrasi di Kemdikbud.
Anies mengaku tidak segan melakukan terobosan-terobosan serupa selama dimungkinkan oleh aturan yang ada dan calon pejabat pemerintah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Sementara bagi pemimpin DKI Jakarta, menurut Anies, harus mampu memenuhi beberapa kriteria antara lain bisa membangun komunikasi dengan seluruh warga tanpa memandang kelompok tertentu, secara sadar menggaungkan pesan yang mempersatukan, serta dapat membangun sikap dan menumbuhkan rasa dekat dengan seluruh masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika