REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Musa Sombuk mengaku belum mengetahui secara pasti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Paniai, Papua. Selain keamanan, anggaran juga menjadi salah satu kendala terlaksananya pemungutan suara di Paniai.
"Pertama kepastian kedua paslon, kedua soal pendanaan, karena ini berjalan dua kali," kata Musa saat dihubungi Republika, Senin (2/7).
Sementara itu untuk di Kabupaten Nduga, Musa mengatakan bahwa di sebagian besar daerah di Nduga sudah dilangsungkan pemungutan suara. Menurutnya hanya di sebagian daerah yang masih belum terlaksana.
"Kita masih menunggu laporan, hanya di beberapa tempat saja yang tertunda, yang lain-lain berjalan seperti biasa," ujarnya.
Sementara itu anggota KPU Ilham Saputra mengatakan masih adanya konflik terkait penetapan pasangan calon menjadi penyebab belum dilaksanakannya pemungutan suara.
"Artinya, berdasarkan keputusan panwas itu ada dua calon. Sementara KPU-nya mengeluarkan satu calon, masyarakat juga mengeluarkan satu calon. Padahal menurut kami rekomendasi panwas itu harus dilaksanakan itu berarti mengacu kepada bertambahnya jumlah calon, nah ini yang buat konflik," jelasnya.
Terkait pendanaan, Ilham mengatakan KPU sedang mencari waktu yang tepat untuk berkoordinasi terutama soal anggaran. Menurutnya anggaran tersebut sudah keluar ketika hari H untuk membayar honor KPPS, dan lain-lain.
"Sehingga harus di-arrange lagi anggarannya untuk pemilihan bupati Paniai," katanya.
Untuk masalah keamanan, KPU akan berkoordinasi dengan aparat keamanan guna mendapat kepastian jaminan keamanan. "Kita sedang memerintahkan KPU Papua untuk berkoordinasi dengan sana, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk kita lakukan pemungutan suara di sana," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
