Ahad 01 Jul 2018 10:01 WIB

PBB Berharap Gerindra, PKS, dan PAN Segera Respons Rizieq

Pada awal Juli ini, PBB berharap semua urusan dan arahan ketiga partai sudah jelas.

Rep: Adinda Pryanka / Red: Ratna Puspita
Ketua Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB), Sukmoharsono, di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/10). PBB merupakan salah satu parpol yang pendaftarannya tidak diterima oleh KPU sebagai calon peserta Pemilu 2019.
Foto: Republika/Dian Erika Nugraheny
Ketua Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB), Sukmoharsono, di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/10). PBB merupakan salah satu parpol yang pendaftarannya tidak diterima oleh KPU sebagai calon peserta Pemilu 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono mengatakan partainya menunggu sikap resmi Rizieq Shihab soal Koalisi Keumatan pada Pemilihan Presiden 2019. Di sisi lain, PBB berharap Partai Gerindra, PKS, dan PAN segera merespons imbauan dari Rizieq terkait Pilpres 2019. 

Sebab, ia mengatakan, mereka yang memiliki kursi di DPR. Ketiganya harus segera membuat kriteria capres dan cawapres hak dan kewajiban masing-masing partai. Sukmo menuturkan, apabila nantinya muncul tiga paslon, sikap koalisi juga harus jelas sedari awal.  

Ia mengatakan PBB sangat tidak mengharapkan berlarut-larutnya Gerindra dan PKS serta PAN dalam menentukan pasangan capres dan cawapres. "Sebab, akan membawa kerugian dalam mengatur strategi pileg dan pilpres yang berjalan serentak," kata dia ketika dihubungi Republika.co.id, Sabtu (30/6). 

PBB berharap, pada awal Juli ini, semua urusan dan arahan sudah jelas. "Bila tidak, PBB menganggap Gerindra, PKS dan PAN mengabaikan harapan Habib Rizieq," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Sukmo menambahkan, kondisi Pilkada Serentak 2018 sangat jauh jika dibandingkan dengan Pilkada DKI. Fakta koalisi parpol yang tidak merujuk agama merupakan sebuah bukti nyata bahwa pilkada saat ini merupakan sebuah pertarungan politik.

Sukmo mengatakan, kemenangan beberapa tokoh Islam pada Pilkada Serentak 2018 sebenarnya tidak simetris dengan isu agama yang selama ini didengungkan. Isu itu, yakni jika calon diusung kelompok yang diklaim sebagai partai non-agama akan kalah dan pembela ulama akan menang. 

Ia mengatakan Pilkada Serentak 2018 murni perang antara mesin partai, perang strategi, dan perang logistik. Ia berpendapat kontestasi tingkat daerah itu bukan perang kader Islam, dan bukan Islam, atau dari kelompok pembela dan penista agama. 

"Kekalahan Djarot di Sumatera Utara juga bukan karena isu agama, tapi lebih pada isu putra daerah dan cacatnya yang kalah di Pilkada DKI," kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement