REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak mungkin diusung menjadi calon presiden (capres) untuk pilpres 2019. Alasannya, Partai Golkar tetap solid mendukung Joko Widodo (Jokowi) menjadi capres.
"Yang jelas Partai Golkar untuk capres sudah usung Jokowi. Artinya itu tidak mungkin Airlangga diusung jadi capres nanti," kata Lodewijk di kantor DPP Golkar, Kemanggisan, Jakarta, Jumat (29/6).
Sementara itu, menurut dia, hingga kini koalisi partai pendukung Jokowi pun masih merundingkan siapa cawapres yang pantas disandingkan dengan Jokowi pada ajang pilpres 2019 nanti. Terlebih, sosok cawapres tersebut itu mesti mendapat persetujuan dari Jokowi.
"Keputusannya tidak akan lebih dari 10 Agustus, itu sudah A1, tunggu saja," kata dia.
Di sisi lain, dia pun enggan menanggapi perihal kemungkinan bagi Partai Golkar untuk merebut tongkat komando partai koalisi pendukung. Meski saat ini Partai Golkar meraih kemenangan terbanyak pada pilkada serentak 2018 kemarin, menurut dia, masalah tersebut mesti dibicarakan dan disepakati bersama partai pendukung lain.
"Tentu akan bicarakan nanti. Karena berbicara konteks koalisi itu kami berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nanti akan ditunjuk siapa panglimanya untuk memenangkan Jokowi jadi presiden," kata dia menegaskan.
Pengamat politik dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, Jokowi akan memilih calon profesional untuk tetap menjaga soliditas partai koalisi atau figur partai dengan elektabilitas tinggi. Sementara itu, bila Megawati yang menawarkan cawapres, yang muncul kemudian adalah kader PDIP atau figur profesional yang tidak berpotensi "merebut kekuasan" di pilpres 2024.
Sebab, bagi Jokowi elektabilitas itu sangat penting, dan ia tidak lagi bicara 2024. Sementara itu, logika PDIP bicara setelah 2024. Karena itu, ia menilai PDIP tidak mau kalau bukan kader mereka untuk keberlanjutan partai. "Kalau panggung cawapres ini diambil oleh orang yang masih terang di 2024 itu membahayakan PDIP," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika