REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Polrestabes Kota Medan mengerahkan sebanyak 3.949 personel guna mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, Rabu (27/6). Kapolres Kota Medan AKBP Dadang Hartanto menilai hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya potensi kerawanan pilkada di kota tersebut.
"Untuk wilayah Polrestabes Medan ini, menjelang pemungutan suara itu ancaman yang paling menjadi perhatian adalah intimidasi, money politic, termasuk isu SARA masih berlangsung," kata Dadang kepada wartawan di sela-sela persiapan apel gabungan bersama personel TNI di lapangan Merdeka, Kota Medan, Selasa (26/6) malam.
Tidak hanya itu, Dadang menyebut ada 12 Tempat Pemungutan SUara (TPS) yang dianggap menjadi TPS rawan terjadi konflik, salah satu diantaranya di Kecamatan Medan Baru, dan Kecamatan Pancur Batu. Sedangkan total TPS yang ada di Provinsi Sumatera Utara sendiri ada 3.949 TPS.
Untuk satu TPS, Dadang menjelaskan petugas yang berjaga bervariasi. Empat TPS ada yang dijaga oleh dua anggota polri, dan dua Limas. "Jadi bervariasi tergantung kepada kondisi TPS tersebut. Kita kategorisasikan aman, rawan satu, dan rawan dua," ungkapnya.
Dadang berharap dengan adanya kesiapan dari aparat dari TNI maupun Polri, hal itu dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar Rabu (27/6).
Disebutnya Kota Medan sebagai salah satu daerah yang berpotensi konflik, Dadang mengaku akan mengerahkan pengamanan ekstra. Sebanyak dua kompi tambahan dari Jakarta pun didatangkan untuk mengamankan sejumlah TPS dan objek vital di Kota Medan.
"Saya pikir kerja sama yang selama ini kita bangun antara dua institusi yang bertanggung jawab untuk membangun sinergitas dalam penyelenggaraan keamanan selama ini bekerja dengan baik," kata Dadang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika