REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai sebaiknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap berada di dalam koalisi mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres pejawat di Pilpres 2019. Sebab menurutnya belum ada tokoh yang elektabilitasnya menandingi Jokowi dan Prabowo untuk diusung sebagai capres.
"Secara akal sehat saya sepakat dengan Bung Romi," kata Emros saat dihubungi wartawan, Kamis (21/6).
Emrus menilai, hingga jelang pengajuan capres, belum ada tokoh yang elektabilitasnya menandingi Jokowi yang merupakan capres pejawat, dan Prabowo yang kemungkinan akan maju kembali. Sehingga jika PKB ingin membentuk koalisi baru, maka harus melakukan kalkulasi politik sematang mungkin.
"Mereka harus bekerja sama dengan calon-calon yang memiliki peluang tinggi untuk menang. Sekarang ya masih Pada Jokowi dan Prabowo. Sementara paslon lain, misalnya Gatot Nurmantyo masih jauh di bawah. Selisih antara Pak Jokowi dengan Prabowo saja berbeda 20 persen," jelasnya.
Ia melanjutkan, jika mengusung sosok diluar Jokowi dan Prabowo, maka dibutuhkan energi yang lebih banyak untuk menyatunya partai-partai pendukung. Lebih dari itu, PKB tidak mungkin sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Paling tidak ada dua atau tiga partai sehingga memungkinkan terpenuhi presidential threshold 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara nasional.
"Memang sudah seharusnya partai-partai itu membuat keputusan (koalisi atau tidak) agar rakyat lebih cepat tahu, siapa paslon definitif, dan bisa mendiksuikan, mengkaji dan mengambil keuputusan paslon yang mereka akan pilih," tutupnya.
Seperti diketahui, PKB belum secara tegas memutuskan untuk ikut berkoalisi mendukung Jokowi atau tidak dalam Pilpres 2019. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengklaim ada ajakan dari parpol lain untuk pembentukan poros ketiga pada Pilpres 2019. Namun, kata Muhaimin, ajakan itu masih bersifat informal.
Menurut Muhaimin, pembentukan poros koalisi partai politik sangat tergantung pada dua faktor yakni, konseptual serta power sharing, yang disepakati bersama. Muhaimin menjelaskan, konseptual adalah kesamaan visi, misi, dan program, sedangkan power sharing adalah kekuatan masing-masing partai politik untuk berkoalisi.
"Kalau kedua faktor tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka poros koalisi tidak terbentuk. Bisa juga jika ada partai yang tidak sepakat, maka batal bergabung dengan poros koalisi," katanya.
Muhaimin mencermati, kemungkinan adanya partai politik yang batal bergabung dengan poros koalisi, karena tidak menyepakati dua faktor tersebut. Jika hal ini terjadi, kata dia, maka kemungkinan terbentuknya poros ketiga dapat terjadi, menjelang pendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika