REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai pelantikan Komjen Polisi M Iriawan sebagai Penjabat Sementara (Pj) Gubernur Jawa Barat justru menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Serta mendorong penguatan sentimen politik dalam Pilkada Jabar dan menenggelamkan isu-isu publik dalam program para kandidat.
"Sehubungan pelantikan Komjen Iriawan, dampak paling dirasakan adalah kontroversi dan spekulasi yang justru kontraproduktif pada kondusifitas Pilkada Jabar, " kata Titi Anggraini di Jakarta, Selasa (19/6).
Kemudian, ia berkata ruang publik jelang pemungutan suara yang mestinya konstruktif dalam membangun iklim positif kompetisi. "Ini malah akhirnya dipenuhi politisasi dan sensasi isu yang jauh dari diskursus publik soal ide dan gagasan yang ditawarkan para calon. Dan ini tentu sangat dikecam dan disayangkan," katanya.
Ia mengatakan, pelantikan Komjen Iriawan mengonfirmasi bahwa sejak awal memang Pemerintah menghendaki perwira aktif kepolisian tersebut untuk menjadi penjabat Gubernur Jabar. Sehingga ketika dulu statusnya masih perwira tinggi organik Mabes Polri, sekarang statusnya sudah beralih sebagai Sekretaris Utama Lemhanas.
"Jadi ada pengkondisian sejak awal oleh Pemerintah untuk menggolkan pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar," katanya.
Ia menilai pengangkatan tersebut dapat mengakibatkan kegaduhan politik luar biasa, yang akhirnya makin membuat pembelahan politik makin menguat dan menjauhkan pemilih dari kampanye yang menyosialisasikan ide dan gagasan menjelang masa tenang. Apalagi, menurutnya, jabatan Penjabat Gubernur yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan daerah dan pelayan publik itu tidak kompatibel dengan personel Polri sebagai aparat keamanan.
Perwira Tinggi Polri yang juga Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Mochamad Iriawan resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat habis pada 13 Juni 2018. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Komjen Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka Bandung, Senin (18/6).
Sebelumnya, awal 2018, M Iriawan yang saat itu sebagai Asisten Operasi Kapolri juga diusulkan untuk Pjs Gubernur Jabar. Pjs Gubernur dari perwira tinggi polisi sempat menimbulkan kontroversi dan polemik di masyarakat. Menkopolhukam Wiranto kala itu menyampaikan mengkaji ulang usulan tersebut guna meredakan polemik di masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
