REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Sebanyak 52 persen dari sekitar empat juta warga Malang raya masih belum punya jaminan kesehatan nasional (JKN) yang ditangani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hendry Wahjuni, Selasa (19/6) mengemukakan dari sekitar empat juta jiwa penduduk di Malang raya, baru 1,9 juta jiwa (48 persen) yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.
"Kami terus berupaya bersinergi dengan berbagai pihak dan lembaga untuk menyosialisasikan program-program BPJS Kesehatan," kata Hendry di Malang, Jawa Timur.
Apalagi, lanjutnya, pada akhir tahun ini ditargetkan empat juta atau sekitar 95 persen warga Malang Raya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. "Kami optimistis dan yakin target itu akan tercapai, apalagi kami sudah menggandeng beberapa instansi membidik peserta baru," ujarnya.
Salah satu lembaga yang menjadi bidikan BPJS Kesehatan adalah lembaga pendidikan dan pondok pesantren. Khususnya kalangan perguruan tinggi, baik mahasiswa maupun dosen dan karyawannya yang diharapkan menjadi peserta baru program pemerintah tersebut.
Selain itu, dia mengatakan pihaknya juga menggandeng lurah dan kepala desa untuk menyosialisasikan pentingnya mengikuti program BPJS Kesehatan. Karena JKN ini program pemerintah yang wajib diikuti seluruh warga negara dan BPJS Kesehatan ditunjuk sebagai pengelola.
Menyinggung kendala dalam menambah partisipasi masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, Hendry mengatakan masih banyak pekerja penerima upah badan usaha (PPUBU) yang belum mengikuti program ini. "Kami terus mendorong badan usaha agar segera mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS Kesehatan," katanya.
Selain itu, masih banyak peserta kategori mandiri yang sebenarnya mampu untuk menjadi peserta JKN, tetapi belum punya motivasi untuk masuk ke program JKN. "Bisa saja saat ini memang masih sehat, sehingga belum butuh, padahal iuran BPJS kan cukup terjangkau," ungkap dia.
Kendala lainnya, menurut Hendry, belum optimalnya program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk mengkover iuran bagi masyarakat miskin (tidak mampu) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. "Sebenarnya di Malang Raya, seluruh pemda sudah membantu dengan menyiapkan anggaran dalam APBD untuk Jamkesda, tetapi memang belum semua warga miskin bisa tercover. Di Kota Malang saja anggarannya tahun ini untuk 34 ribu jiwa," paparnya.
Sementara itu, terkait jumlah klaim di BPJS Kesehatan Cabang Malang, rata-rata mencapai Rp 140 miliar per bulan. Paling banyak untuk penanganan warga penderita katastropik. Seperti jantung, stroke, diabetes, kanker, dan ginjal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika