REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghibahkan lima hektare lahan kepada Kementerian Pertanian untuk dibangun sebuah balai penelitian mutu pangan. Tak hanya itu, Pemprov Jabar menghibahkan tanah seluas 400 meter persegi kepada Yayasan Saung Kadeudeuh Jabar.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani dua perjanjian hibah tersebut bersama dengan Direktur Pakan pada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Sri Widayati dan Ketua Pengurus Yayasan Saung Kadeudeuh, Tenny Wirasman, di Gedung Pakuan Bandung, Senin (11/6).
"Alhamdulillah tahun-tahun ini kita gemar berhibah, kegunaannya juga untuk masyarakat Jabar," ujar Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher.
Selain kepada Kementan dan yayasan Saung Kadeudeuh, dalam meningkatkan pendidikan dan APK perguruan tinggi masyarakat Jabar, Pemprov Jabar juga telah menghibahkan tanah masing-masing seluas 30 hektar kepada lima kampus negeri baru yaitu Unsil Tasikmalaya, Unsika Karawang, Unpad Pangandaran, ITB Cirebon dan IPB Sukabumi.
"Untuk Asrama Haji, Fisip UIN Syarif Hifayatullah Jakarta, Unwim, ISBI dan Kopertis juga kita telah kami hibahkan tanah," kata Aher.
Aher mengatakan, dalam bidang peternakan, Pemprov Jabar kini telah memiliki rumah sakit hewan di kawasan Lembang. Pemprov Jabar juga, telah memberikan hibah kepada rumah sakit hewan pendidikan di komplek Unpad Jatinangor.
"Alhamdulillah sekarang Unpad sudah punya fakultas kedokteran hewan, karena kita sadar bahwa kesehatan hewan dalam rangka kesehatan manusia," katanya.
Sedangkan untuk hibah tanah kepada Yayasan Saung Kadeudeuh, menurut Aher, diberikan karena memiliki sejarah panjang antar kedua belah pihak. Saung Kadeudeuh dulunya dimiliki oleh Pemprov Jabar untuk membangun perumahan bagi masyarakat tidak mampu melalui dana sosial.
"Karena ada memori seperti itu layaklah kita memberikan lahan untuk Saung Kadeudeuh yang merupakan lahan pemerintah," kata Aher seraya mengatakan pemerintah pusat bahkan menyatakan Pemprov Jabar paling dermawan kalau urusan lahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika