REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno menilai, program one karcis one trip (OK-OTrip) tak akan berjalan maksimal tanpa dukungan kebijakan lain. Ia menyebut Anies-Sandi harus menerapkan kebijakan lain untuk menunjang dan memaksimalkan OK-OTrip.
Djoko mengatakan, Pemprov DKI harus membuat kebijakan seperti pembatasan kendaraan pribadi termasuk motor atau menaikkan pajak kendaraan dan pajak parkir. Tanpa dukungan kebijakan lain seperti itu, program berbiaya Rp 5.000 untuk sekali perjalanan menggunakan transportasi umum itu tidak akan bisa efektif.
"Jadi percuma menawarkan ongkos murah Rp 5.000 sekali jalan kalau masyarakat juga memiliki pilihan mengendarai sepeda motor di Jakarta," kata dia, Senin (11/6).
Menurutnya, tingginya jumlah pengguna sepeda motor di Jakarta membuat program OK-OTrip akan sulit dimaksimalkan. Pemprov DKI, kata Djoko, harus membatasi pengguna motor jika ingin OK-OTrip berjalan efektif. Pengguna motor adalah lawan dari program ini lantaran pengguna mobil pribadi dinilai bukan segmen program ini.
Djoko menambahkan, harus ada faktor pendorong dan penarik jika ingin program OK-OTrip berjalan maksimal. Jika tarif murah dari program OK-OTrip adalah faktor pendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, maka pembatasan motor adalah faktor penariknya agar jumlah pengguna tak semakin bertambah.
"Pembatasan kendaraan roda dua juga diterapkan di banyak kota maju dunia seperti Beijing dan Paris. Bahkan di dua kota itu tarif parkir dan pajak kendaraan pribadi sangat tinggi," ujar dia.
Uji coba pertama OK-OTrip dilakukan pada pertengahan Januari lalu denga rute Kampung Melayu-Duren Sawit. Uji coba ini awalnya dilakukan di tiga bulan awal dan terus diperpanjang hingga Juli 2018. Dari tujuh operator angkot, hanya Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan Budi Luhur yang bergabung dengan program ini.
Anggota Komisi B DPRD DKI Prabowo Soenirman meminta pemprov agar terus berupaya mengajak operator untuk mau bergabung dengan program OK-OTrip. Ia setuju dengan langkah Pemprov DKI yang memperpanjang masa uji coba demi menyempurnakan program tersebut. Sebab, menurutnya, program ini langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Perlu pengkajian dulu dan tentunya akan dilanjutkan karena setelah uji coba ini dilihat kekurangannya apa dan harus dilakukan perbaikan-perbaikan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
