REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Sumut berharap agar daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tidak terganggu atau rusak. Terutama lantaran kampanye yang mengandung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
"Ketenangan belasan juta warga Sumut dengan berbagai latar belakang suku, agama, ras selama ini harus terjaga menjelang Pemilihan Gubernur Sumut dan Pemilihan Presiden," ujar Ketua PWNU Sumut, Afifuddin Lubis di Medan, Jumat (1/6).
Menurut Afifuddin, hidup bersama dengan damai di provinsi yang terbentuk sejak 1948 itu bisa terjadi karena warga Sumut menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. "Pancasila sudah disepakati sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat Indonesia dan itu yang mewarnai kehidupan masyarakat Sumut," ujar Afifudin.
Ia mengatakan toleransi dan kerukunan yang sudah membudaya di tengah keanekaragaman penduduk di Sumut harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. "Tahun politik yang ditandai dengan sejumlah pilkada di Sumut dan termasuk Pilgub dan Pilpres jangan sampai merusak keharmonisan yang selama ini terjadi," tuturnya.
Ia mengakui tahun politik tidak jarang membuat berkembangnya berbagai perbedaan di antara sesama masyarakat. Namun, perbedaan jangan sampai meruncing dan jangan menjadikan perbedaan SARA sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan politik.
Afifuddin mengatakan, perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam demokrasi. "Namun dalam perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan itu cara-cara yang diungkapkan harus bertitik tolak pada nilai-nilai Pancasila," ujarnya.
Tokoh masyarakat Sumut, RE Nainggolan, menyebutkan peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni tahun 2018 ini harus menjadi momentum bersama bagi bangsa Indonesia untuk merenungi bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Indonesia terdiri dari belasann ribuan pulau, dan 250 juta lebih penduduk dengan berbagai latar belakang.
"Warga Indonesia harus sungguh-sungguh menghayati bahwa kehidupan sehari-hari saat ini bisa aman karena seluruh sendi kehidupan masih didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945," ucapnya.
Khusus pada tahun politik 2018, Nainggolan mengajak seluruh pihak yang berkontestasi agar menjunjung tinggi Pancasila dan menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan politik yang dilakukan. "Meraih tujuan politik dengan membenturkan perbedaan SARA harus dihindari," katanya.
Pembenturan perbedaan SARA hanya akan memperlebar jurang perbedaan di tengah masyarakat dan memperbesar potensi perpecahan. Pada tahun politik ini, ia mengatakan, semua harus menjaga kenyamanan dan kedamaian.
"Kita semua bersaudara dan bagian dari satu-kesatuan bangsa yang utuh yang harus dipertahankan bersama," imbuh mantan Sekda Provinsi Sumut itu.
RE Nainggolan menegaskan, perbedaan pandangan politik dan perbedaan pilihan pada Pilkada 2018 merupakan hal yang harus dihormati sebagai bagian dari hak individual yang hakiki. Perbedaan pandangan, ujar dia, seharunya menjadi salah satu faktor yang memperluas pemikiran untuk semakin maju.
"Sebagai bangsa Indonesia, kita harus berkomitmen menjadi Pancasila sebagai dasar untuk memperkokoh persatuan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
