REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mempertanyakan peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Hal itu lantaran, banyaknya kekhawatiran dari dalam lapas terkait keberadaan narapidana terorisme membaur dengan narapidana lain, seperti di Lapas Nusakambangan.
"Dalam konteks pembinaan di lapas di Nusakambangan ini juga kami komisi III ingin lihat ada nggak peran BNPT dalam proses kerjasama keterlibatan dengan Menteri Hukum dan HAM khususnya Dirjen Lapas," ujar Desmond saat rapat dengar pendapat dengan BNPT di Ruang Komisi III DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5).
Desmond mengaku mendapat keluhan dari Kalapas Nusakambangan terkait keberadaan napi terorisme. Hal itu juga setelah adanya napi terorisme pindahan dari tahanan di Mako Brimob Kelapa Dua pasca peristiwa penyerangan awal Mei lalu.
"Hari ini saya dapat telpon dari Kepala Lapas Nusakambangan, kesan yang saya terima dari Pak Hendra adalah orang-orang ini menakutkan," ujar Desmond.
Bahkan kata Desmond, ada permintaan dari pihak Lapas agar Polri mengawasi jalur-jalur tikus menuju Lapas Nusakambangan.
"Mereka minta ke saya tolong sampaikan ke pimpinan Polri tolong jalur-jalur tikus ke Lapas Nusakambangan, tolong diawasi, tolong diperketat," ujar Desmond.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, bahkan karena kekhawatiran juga pihak Lapas melarang napi terorisme ikut shalat tarawih berjamaah. Karena itu ia menilai, ada keterlibatan berbagai pihak di Lapas sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menutup jalur jalur ke dalam Lapas tersebut.
"Jadi perlu penanganan lanjutan, karena kasus Mako Brimob aja jebol apa lagi nusambangan. jalur-jalur tikus ke arah Nusakambangan juga perlu diantisipasi. Kita butuhkan adalah bentuk konkret agar kemungkinan peristiwa di mako brimob tidak terjadi lagi," kata Desmond.
Ketua BNPT Suhardi Alius mengakui keluhan serupa diterimanya dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dari Dirjen Lapas. "Keluhan bahwa mereka juga bisa menginfiltasi para napi yang bukan teroris juga pada sipir-sipirnya. Itu yang dikeluhkan dari dirjen lapasnya," ujar Suhardi.
Suhardi mengatakan, pihaknya pun melakukan koodinasi dengan Dirjen Lapas untuk melibatkan Polri dan TNI dalam mengantisipasi masuknya pihak-pihak lain ke dalam Lapas. termasuk menjaga jalan-jalan tikus tersebut.
"Nusakambangan memang banyak sekali. Dulu kami pernah ke Nusakambangan, itu banyak kontrakan di sekitar itu dan kontrakannya juga ternyata orang-orang yang punya hubungan keluarga yang ada di dalam. Ini yang perlu diantisipasi," kata Suhardi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
