Selasa 29 May 2018 23:51 WIB

Pemerintah Terus Berupaya Mengurangi Angka Stunting

Media berperan dalam mengurangi angka stunting di Tanah Air.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro
Foto: Dok Bappenas
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  —  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) terus berupaya menekan stunting alias kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan di Indonesia. Peran media pun dianggap penting dalam mengurangi angka stunting nasional. 

"Media adalah salah satu mitra penting dalam upaya pencegahan stuntingterutama untuk membangun pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan. Ini sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia sehingga daya saing bangsa dapat meningkat,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (29/5).

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan 37,2 persen atau sekitar sembilan juta balita di Indonesia mengalami stunting. Dampak jangka pendek dari kurang gizi tersebut adalah gagal tumbuh sempurna, berat badan lahir rendah, stunting, dan kurus, juga hambatan perkembangan kognitif dan motorik sehingga berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan. Termasuk juga gangguan metabolik sehingga risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung menjadi meningkat. 

Baca juga: Angka Stunting di Lombok Barat Masih Tinggi 

Bambang mengatakan, stunting menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2-3 persen dari produk domestik bruto (PDB) per tahun dalam jangka panjang. Jika PDB Indonesia sebesar 13 ribu triliun dolar AS,maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai 260-390 triliun dolar AS per tahun (Bank Dunia, 2016).

Dikatakan Bambang, ketika dewasa, anak yang mengalami kondisi stunting pun berpeluang mendapatkan penghasilan 20 persen lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami stunting. Untuk itu, pencegahan stuntinmenjadi prioritas nasional pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan 2019, mengingat saat ini, 1 dari 3 anak balita Indonesia menderita stunting. 

Bambang menyampaikan, pemerintah fokus melakukan pencegahan dan penurunan stunting di 100 kabupaten/kota prioritas pada tahun ini. Angka tersebut meningkat menjadi 160 kabupaten/kota pada 2019. Dalam pelaksanaannya, penurunan stunting harus dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kementerian/lembaga. 

Penurunan stunting yang juga merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, harus sejalan dengan penurunan anemia, bayi dengan berat lahir rendah, bayi dengan berat badan di bawah rata-rata (underweight), anak dengan berat badan kurang untuk ukuran tinggi badannya (wasting), obesitas, serta peningkatan cakupan ASI eksklusif. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement