REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI Moeldoko ikut mengomentari polemi gaji para petinggi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Terlepas dari besaran gaji petinggi BPIP, Moeldoko menilai BPIP diperlukan untuk menangkal ancaman radikalisme yang merongrong bangsa ini.
"Jangan termakan opini-opini lain yang diduga ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan lembaga ini agar tidak berfungsi dengan baik," kata Moeldoko, di Bandung, Selasa (29/5).
Moeldoko enggan berkomentar lebih lanjut mengenai polemik besaran gaji pemimpin, pejabat, dan pegawai BPIP yang mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Ia meminta publik tidak terus resisten terhadap eksistensi BPIP.
"Kalau yang jadi pertimbangannya itu besaran gaji, saya pikir ada standarnya. Itu jangan saya yang menjawab, Menteri Keuangan mungkin mempunyai standar. Saya enggak mau jawab," kata dia.
Justru saya selaku Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko berusaha beberapa kali pertemuan Kepala BPIP Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarustamakan Pancasila. Dia menuturkan, BPIP strategis karena dipandang mampu melakukan pengarustamaan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui upaya sosialisasi dan pihaknya pun sempat membicarakan upaya pengarustamaan Pancasila ini dengan baik melalui media.
"Jadi BPIP itu kalau masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, ancaman radikalisme semakin tinggi, saya rasa BPIP itu sangat diperlukan," kata Moeldoko.
Dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari laman setneg.go.id, diketahui gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri mencapai Rp 112.548.000 per bulan. Jajaran anggota dewan pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
