REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Baru-baru ini, beredar informasi bahwa pegawai atau staff honorer di Kemenpora gajinya tidak dibayarkan. Dalam berita yang tidak jelas sumbernya itu menyatakan tidak dibayarkannya gaji staf honorer yang sudah berlangsung dua bulan ini adalah ulah dari Sesmenpra Gatot Dewa Broto.
Ketika dihubungi Republika, Selasa (29/5), Gatot membantah dirinya menahan gaji pegawai honorer di Kemenpora. Gatot menyatakan dengan beredarnya berita tersebut, justru para pegawai honorer Kemenpora kaget.
“Kemarin hampir seluruh tenaga honorer di Kemenpora justru merasa aneh dengan berita tersebut. Mereka merasa tidak ada masalah," ujar Gatot.
Usut punya usut, orang yang diduga menjadi narsum berita tersebut memang datanya sangat sering bolos dan saat asesmen pun tidak ikut. Semua data dukung. kata Gatot, ada di Bagian Kepegawaian. "Saya tidak ingin mempersoalkan karena ini bulan Ramadhan yang menuntut kita semua untuk bersabar dan saling memaafkan," katanya.
Gatot menambahkan, kebijakan yang diambil itu tidak populer hanya bagi segelintir orang. Ia meyakinkan jika semua keputusan tersebut sudah sesuai prosedur, terbuka jika suatu saat dituntut hukum, serta juga ini justru untuk melindungi mayoritas tenaga honorer. Bahkan, mulai Senin 4 Juni gaji ke-13 untuk honorer sudah akan didistribusikan pada yang berhak.
Menurut Gatot untuk gaji ke-13 bagi pegawai honorer di Kemenpora merupakan tahun kedua. “Alhamdulillah bahkan tahun lalu untuk pertama kalinya dalam sejarah Kemenpora, saya putuskan untuk memberi gaji ke-13 kepada seluruh honorer, selain itu ada persetujuan dari Menpora juga karena ada anggaran APBN-nya, juga sebagai apresiasi pada kinerja mereka, silakan di cek," katanya.
Sedangkan untuk Soal gaji honorer, menurut Gatot hampir semuanya sudah rutin digaji. Seandainya ada yang belum, karena ada persoalan administrasi. Menurut Gatot, jika ia loloskan tanpa justifikasi jelas, akan menimbulkan kecemburuan sosial mayoritas honorer.
Gatot mengaku mengambil kebijakan lebih ketat pada honorer karena selain rasio jumlahnya berlebihan, juga sesuai catatan Tim BPK pada Mei 2017 saat akan pamit dari Kemenpora. Catatannnya, terlalu banyak honorer dan ada beberapa tugas penting yang terlalu dilimpahkan pada mereka sehingga pegawainya sendiri jadi tidak bekerja.
Jumlah pegawai honorer di Kemenpora saat ini mencapai 500 orang dari total 888 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para honorer ini terdiri atas 296 orang Tenaga Honorer Lembaga yang bisa dibayarkan dengan APBN dan 200 orang tenaga honorer lokal yang tidak bisa ditanggung APBN.
Menurutnya, ini rasionya cukup buruk sehingga ia putuskan untuk tidak menambah jumlah pegawai. Hal ini dilakukan agar Kemenpora tidak lagi mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dudah dua tahun ini Kemenpora mendapat opini tersebut.
"Akibatnya, apapun bentuk potensi pelanggaran tata kelola keuangan sekecil apapun, saya langsung ingatkan dengan tegas, langkah tersebut terpaksa saya ambil karena tidak ingin risiko jelang Asian Games dengan opini negatif," katanya.
Usaha ini berbuah baik. Beberapa waktu lalu Gatot mendapat informasi Kemenpora lolos dari opini disclaimer. "Itu semua karena team work," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika