REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Barat (Jabar) Mulyadi mencurigai, tercecernya KTP-el di Bogor berpotensi mencederai proses demokrasi. Itu karena lokasi penemuannya berada di wilayah yang sedang menjalani serangkaian pemilihan kepala daerah.
"Kami mencurigai, penemuan ini berpotensi mencederai proses demokrasi. Sebab lokasi penemuannya berada di kawasan Salabenda, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang saat ini sedang menjalani serangkaian Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur," ungkap Mulyadi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/5).
Ia pun mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pada saat masyarakat banyak yang belum mendapatkan KTP-el, kata Mulyadi, ribuan KTP-el tidak jelas justru ditemukan tercecer di jalanan. Ia mempertanyakan bagaimana bisa KTP-el dari Sumatra Selatan (Sumsel) bisa dibuat di Bogor.
"Kenapa KTP Sumsel dibuat di Bogor? Kenapa bila setumpuk KTP itu invalid tidak langsung dimusnahkan tetapi malah dikumpulkan? Dalam mengurus KTP saja pemerintah seperti masih amatiran. KTP yang menjadi unsur penting terkesan dikelola secara asal-asalan," terangnya.
Karena itu, Mulyadi mendesak aparat kepolisian dan instansi terkait agar mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan kepada publik siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini.
"Jangan sampai muncul kekhawatiran masyarakat tentang tudingan mafia identitas kependudukan dan upaya menuju kecurangan dalam Pilkada 2018 serta Pemilu 2019 nantinya untuk kepentingan incumbent dan partai pendukungnya," tambah Mulyadi.
Mulyadi pun ingin Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memeriksa keberadaan KTP-el yang tercecer. Ia menilai, hal tersebut sangat mungkin digunakan untuk kecurangan pada pemilu ke depan.
Masyarakat Jabar, khususnya yang dalam waktu dekat akan memilih kepala daerahnya, ia minta untuk ikut serta mengawasi hal tersebut di tempat pemungutan suara (TPS) yang ada. Jangan sampai, lanjutnya, banyak pemilih siluman di Jabar dengan mengunakan KTP-el jadi-jadian.
Mulyadi mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pengurus Partai Gerindra di tingkat pusat, khususnya para anggota DPR RI Fraksi Gerindra. Ia berkoordinasi untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait lainnya. Penemuan tersebut, kata dia, tak bisa dianggap remeh.
Ia juga sudah memerintahkan seluruh pengurus, kader, organisasi sayap dan laskar Partai Gerindra di Jabar agar lebih bersiaga mengantisipasi kecurangan jelang pemilihan kepala daerah. Mereka diminta hersiaga hingga saat Pemilu 2019 nanti. Mulyadi berharap jangan sampai ada kecurangan dan penggelembungan.
"Kita ingin berkompetisi secara sehat, tidak mencederai demokrasi dan tidak menabrak konstitusi," terangnya.
Sebelumnya, warga Bogor sempat dikejutkan dengan terjatuhnya sebuah kardus berisi KTP-el dari truk di persimpangan Jalan Salabenda, Bogor pada Sabtu (26/5). Praktis warga memberitahukan adanya kardus yang jatuh kepada sopir truk tadi.
Sopir pun putar balik dan mengambil kembali KTP-el yang sudah berceceran itu. Namun, beberapa foto KTP-el yang tercecer itu sudah beredar di media sosial.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan KTP-el yang tercecer di jalan raya kawasan Bogor, Jabar merupakan KTP yang rusak atau invalid saat hendak diangkut ke gudang Kementerian Dalam Negeri di Semplak, Bogor.
"Bapak Sesditjen Dukcapil I Gede Suratha sudah melakukan pengecekan di lapangan dengan jajaran Polsek Kemang dan Polres Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa KTP elektronik yang tercecer tersebut adakah KTP elektronik rusak/invalid dan diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak Bogor," ujar Zudan dalam keterangan persnya di Jakarta, Ahad (27/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika