REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah menegaskan, KTP elektronik (KTP-el) yang tercecer saat dalam perjalanan menuju gudang Kemendagri di Semplak, Bogor, adalah KTP-el yang rusak dan invalid datanya. Ia juga membantah bahwa gudang yang menjadi tujuan KTP-el tersebut adalah tempat untuk menyembunyikan KTP-el palsu.
"Ini gudang resmi Kemendagri yang di Semplak, bukan tempat untuk menyembunyikan KTP-el. Ini berita hoaks. Gudang tersebut milik Kemendagri dan tidak ada berisi KTP-el palsu, yang ada adalah KTP asli yang sudah rusak," ujar Zudan saat konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (28/5).
Zudan juga meluruskan informasi perihal adanya KTP-el warga negara asing dari sekitar 6000 KTP-el yang tercecer tersebut. Menurut dia, tidak ada KTP-el dengan data WNA. Yang ada adalah data warga yang datanya invalid dan fisiknya rusak. Adapun terkait adanya KTP-el dari penduduk asal Sumatra Selatan yang ditemukan dari KTP-el yang tercecer, Zudan mengatakan bahwa memang seluruh KTP-el yang rusak dikembalikan ke pusat.
"Ketika sudah jadi KTP-el dikirim ke daerah, kalau di daerah menemukan rusak dikirim kembali ke pusat. Jadi, dari tadi yang jatuh tercecer itu bermacam-macam asal daerahnya. Ada Banyuwangi, Polewali Mandar, kalau rusak dikembalikan ke pusat. Ini untuk jawab kenapa kok KTP itu di pusat," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, penemuan ribuan KTP-el dengan alamat Sumatra Selatan di Kabupaten Bogor menghebohkan warga. Spekulasi mengenai asal kartu indentitas itu pun berkembang liar di jagat media sosial.
Berdasarkan hasil penelusuran, KTP-el yang teronggok di Jalan Raya Salabenda Semplak, Parakansalak, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu merupakan kartu rusak. Ribuan kartu rusak itu berasal dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Dalam perjalanannya menuju gudang Kemendagri di Kabupaten Bogor, ribuan KTP-el rusak itu jatuh dari mobil pengangkut. Jumlah keping KTP-el tidak dihitung karena merupakan gabungan dari sisa-sisa pengiriman sebelumnya. Kasus ini ditangani Polres Kabupaten Bogor. Rencananya, beberapa staf yang mengawal barang tersebut beserta sopir akan dimintai keterangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika