REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengaku pesimistis program rumah dengan uang muka (DP) nol rupiah bisa terealisasi. Sebab program rumah DP nol tak bisa berdiri sendiri sebagai kebijakan pemprov melainkan juga terkait dunia perbankan.
"Sejak awal kami meyakini itu tak mungkin bisa dilakukan. Karena ini menyangkut masalah kebijakan perbankan yang sampai hari ini belum ada titik temu," kata dia saat dihubungi, Ahad (25/5).
Dia mengatakan, program rumah DP nol rupiah bukanlah kebijakan yang bisa hanya digarap gubernur. Banyak pihak atau instansi yang pasti terlibat untuk merealisasikan program ini. Ia meyakini, Anies dan Sandi tak akan semudah membalik telapak tangan untuk mewujudkan.
"Sejak awal saya bilang DP nol ini bukan kebijakan tunggal. Dan dalam perjalanannya ternyata sulit juga untuk diwujudkan," kata dia.
Menurutnya, aspek yang paling mendasar dari program rumah DP nol rupiah adalah terkait skema pembiayaan. Artinya, ada pihak perbankan yang terlibat di dalamnya. Sementara perbankan punya aturan sendiri dan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang begitu rigid.
Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku belum meneken aturan terkait skema pembiayaan rumah dengan DP nol rupiah. Pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) sebagai pengelola program ini pun belum final, termasuk aturan tentang skema pembiayaan program ini. Rencananya, finalisasi akan dilakukan seiring perekrutan personalianya.
"Karena kalau sudah ada UPT harus ada yang pimpin ya, harus ada yang pegang, jadi sekalian (dengan rekrutmen personalia)," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
