REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada empat Provinsi, 120 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Khususnya dukungan sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) di wilayahnya lebih awal sebelum 2019.
Penyerahan penghargaan oleh Mendagri Tjahyo Kumolo ini kepada Gubernur, Bupati dan Walikota ini dilakukan setelah acara Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/5).
Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengemukakan kegiatan Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta ini. Terutama kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan senantiasa menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS serta mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial.
Di samping itu, kata dia, upaya ini merupakan wujud sikap gotong royong yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia. "Kami harapkan apa yang Bapak/Ibu lakukan, juga dapat ditiru oleh seluruh pimpinan di negeri ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini yaitu kesejahteraan yang berkeadlian melalui salah satunya Program JKN-KIS dapat segera terwujud," ujarnya, Rabu.
Dari total 514 jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia, sebanyak 494 Kabupaten/Kota memiliki program Jamkesda, dan per 1 Mei 2018 493 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesdanya ke dalam Program JKN-KIS, dengan total peserta sebanyak 25.135.748 jiwa. Tercatat empat Provinsi yaitu Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo dan Papua Barat, 28 kota dan 92 kabupaten sudah lebih dulu UHC di 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika