Arsul menyesalkan penerbitan nama-nama itu tidak didahului oleh penjelasan detil dari pihak Kemenag. Semestinya, Kemenag memberikan penjelasan kepada publik ketika merilis 200 nama.
Dia menyebutkan penjelasan mencakup bahwa daftar itu sebatas daftar rujukan saja, dan bersifat inklusif (terbuka), bukan ekslusif (tertutup). Untuk itulah, ia pun sudah menyampaikan kritik tersebut langsung kepada Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin yang merupakan kader dari PPP.
"Sekarang ini ruang konsultasi publik begitu penting untuk dimanfaatkan, sehingga sebuah kebijakan tidak menjadi tidak produktif," kata Arsul.
Revisi daftar mubaligh
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menerima kedatangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk membicarakan soal daftar 200 mubaligh yang dirilis Kemenag. Dalam pertemuan tersebut, JK meminta daftar mubaligh dibuat dengan lebih baik.
Menurut Wapres, daftar 200 mubaligh yang dirilis oleh Kemenag terlalu sedikit, padahal Indonesia membutuhkan setidaknya 300 ribu mubaligh untuk berceramah di masjid-masjid. “Kita butuh minimum 300 ribu dai karena kita punya masjid, untuk shalat Jumat saja, khatib butuh 300 ribu. Jadi, bagaimana 200 itu hanya kecil sekali,” ujar JK, Selasa (22/5).
JK pun menegaskan, daftar mubaligh yang dirilis Kemenag masih bersifat sementara. Menurut dia, Kemenag akan lebih menyempurnakan daftar mubaligh tersebut.
Menag Lukman Hakim Saifuddin sudah menyampaikan permohonan maaf terkait daftar 200 mubaligh rekomendasi Kemenag yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Secara khusus, Lukman meminta maaf kepada para mubaligh yang merasa tidak nyaman karena namanya masuk dalam daftar rilis tersebut.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Ma’ruf Amin mendukung langkah Kemenag. Daftar mubaligh tersebut sangat penting agar yang mengisi ceramah benar-benar seorang mubaligh.
Kemarin Ma'ruf bertemu Menag. Ma’ruf didampingi pengurus MUI lainnya, antara lain dua Wakil Ketua MUI Pusat Yunahar Ilyas dan Zainut Tauhid.
MUI setuju dengan adanya daftar mubaligh tersebut, asalkan daftar nama itu sudah diverifikasi oleh tim yang disiapkan MUI. Setelah pertemuan dengan Menag, MUI pun akan mengundang sejumlah ormas Islam, para dai, dan mubaligh untuk membahas bersama persoalan tersebut.
“Ini diperlukan untuk penertiban. Masa, ada yang hanya bisa maki-maki, kemudian jadi mubaligh?” ucapnya.
Zainut Tauhid menambahkan, MUI juga mengimbau masyarakat agar tidak memperpanjang polemik daftar 200 mubaligh yang dirilis Kemenag. “Karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan fitnah,” ujar Zainut.
(ali mansur, Pengolah: eh ismail)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
