REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, program subsidi bahan bakar minyak (BBM) di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Agus menyusul kicauan SBY yang tidak terima kebijakannya disalahkan pemerintah saat ini.
"Tentunya semua presiden memiliki kebijakan, dan kita ketahui program subsidi dari Pak SBY program subsidi BBM adalah program yang betul-betul unggul dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat," katanya Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/5).
Agus tak memungkiri bahwa ada juga kebijakan Jokowi yang bagus dan tujuannya baik untuk rakyat. Namun ia meyakini program di era pemerintahan SBY lebih sangat dirasakan oleh rakyat. "Kami yakini kalau programnya Pak SBY sudah benar-benar dirasakan masalah subsidi BBM tersebut. Ada PNPM, ada bantuan sekolah, ada juga beasiswa, ada juga bantuan kesehatan, keluarga miskin dan sebagainya. Bahkan ada BLT sehingga inilah yang langsung terasa di masyarakat," jelasnya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat menuliskan twit di akun twitternya @SBYudhoyono pada Selasa (15/5). Dalam twitnya SBY mengaku mengikuti percakapan publik, termasuk di media sosial terkait pernyataan Presiden Jokowi yang salahkan kebijakan SBY lima tahun lalu.
"Pak Jokowi intinya mengkritik & menyalahkan kebijakan subsidi untuk rakyat & kebijakan harga BBM, yang berlaku di era pemerintahan saya. *SBY*," tulis SBY.
Dalam cuitannya, SBY juga meminta para mantan menteri dan pejabat pemerintah di era SBY, para kader Demokrat dan konstituennya untuk tetap sabar. SBY menganggap dirinya tidak perlu menjelaskan karena dinilai tidak baik di mata masyarakat. Apalagi menurutnya saat ini Indonesia tengah menghadapimasalah keamanan, politik, dan
ekonomi.
"Justru kita harus bersatu padu. Juga makin rukun. Jangan malah cekcok & beri contoh yg tak baik kepada rakyat. Malu kita. *SBY*," katanya.
(Baca: Jokowi Kritik Kebijakan Harga BBM Masa Lalu, Ini Reaksi SBY)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh daerah sudah dapat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu bisa diterapkan saat pemerintah telah mencabut subsidi BBM.
Sedangkan, pada pemerintahan sebelumnya, terdapat subsidi BBM sebesar Rp 340 triliun. Namun, ia mempertanyakan mengapa BBM satu harga tak bisa diterapkan di seluruh daerah di Indonesia pada saat itu.
"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga nggak bisa sama. Ada apa? Kenapa nggak ditanyakan? Sekarang subsidi sudah nggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," ujar Jokowi.
Ia menceritakan kebijakan BBM satu harga perlu diterapkan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, harga BBM terutama di Indonesia bagian Timur sangat mahal dibandingkan dengan harga BBM di Jawa.
"Kita sering di Jawa, bensin naik Rp 500 perak saja demo tiga bulan. Bensin naik Rp 1.000 demonya enam bulan, tujuh bulan. Coba saudara kita di Papua, bensin Rp 60 ribu. Rp 60 ribu sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah demo mereka," kata dia saat menghadiri penutupan Workshop Nasional Anggota DPRD PPP se-Indonesia 2018 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5).
(Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Bandingkan Kebijakan BBM Era SBY)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
