REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat, dan Daerah Tahun 2018 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/5). Kepada ribuan kepala desa di seluruh Indonesia yang hadir, Presiden meminta agar memanfaatkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan baik.
Jokowi menyampaikan sebanyak Rp 187 triliun dana desa telah di kucurkan dari 2015 hingga 2018 nanti. "Artinya apa? Uang itu didorong untuk masuk ke desa. Supaya perputaran uang ada di desa atau kecamatan, maksimal peredaran uang ada di lingkup kabupaten," kata Jokowi.
Jokowi berharap, dana desa yang dikelola oleh daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. "Karena dulu-dulu uang itu kalau sudah di daerah kesedot ke Jakarta. Inilah yang kita harapkan agar uang yang Rp187 T benar-benar jangan sampai agar kesedot masuk ke Jakarta," tambahnya.
Salah satu cara agar perputaran uang di desa tak kembali ke ibukota, yakni dengan menjalankan program padat karya. Ia mencontohkan, program dana desa yakni proyek jalan desa, irigasi desa, dll.
"Beli pasir itu beli lokal dari desa itu kalau ada. Kalau gak ada ke lingkup kecamatan. Kalau gak ada lagi, baru carikan dari lingkungan desa atau kecamatan," ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta agar para pekerja proyek merupakan warga sekitar. Dengan begitu, diharapkan terjadi peningkatan konsumsi masyarakat desa serta pertumbuhan ekonomi.
"Padat karya tunai artinya apa? Yang bekerja orang desa setempat dibayar harian atau mingguan sehingga akan membuka lapangan kerja yang banyak," kata Jokowi.
Ia pun mengingatkan agar pengelolaan dana desa dilakukan dengan benar. Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar pemerintah daerah fokus untuk mengerjakan proyek tertentu yang menjadi prioritas masyarakat. Dengan begitu, dana desa dapat dimanfaatkan lebih optimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
