Selasa 08 May 2018 08:13 WIB

Pertemuan Presiden Jokowi-PM Cina

Investor Cina dijanjikan Presiden Jokowi kemudahan administrasi di Indonesia.

Red: Elba Damhuri

Foto: Biro Pers Istana

Presiden Jokowi dan PM Cina Li Keqiang berfoto bersama sambil menunjukkan maskot Asian Games di Istana Bogor, Senin (7/5).

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Debbie Sutrisno, Dessy Suciati Saputri

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Republik Rakyat Cina Li Keqiang menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Senin (7/5). Dalam pertemuan tersebut, PM Li meminta perusahaan-perusahaan Cina yang berinvestasi di Indonesia agar membuka sebesar-besarnya lowongan pekerjaan untuk tenaga kerja lokal.

Dalam pertemuan kemarin, kedua pimpinan negara membahas sejumlah isu terkini. Keduanya pun sepakat membangun perekonomian dengan kerja sama pembangunan infrastruktur di sejumlah bidang.

Li mengatakan, usulan kerja sama empat koridor antara Indonesia dan Cina menjadi hal yang patut dilaksanakan. Guna mendukung kerja sama di bidang ekonomi, Pemerintah Cina akan mengirimkan tim ahli untuk bisa menelaah lebih lanjut usulan kerja sama tersebut, khususnya untuk pembangunan pelabuhan, pembangunan ekonomi pesisir, dan pembangunan pengolahan perikanan.

Menurut Li, Pemerintah Cina akan mendorong agar investor yang biasa menanamkan modalnya di Indonesia melirik empat koridor yang disampaikan Pemerintah Indonesia.

“Tapi, kami menekankan pada perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia harus sebagian besar lapangan kerja dan tenaga kerja dari Indonesia. Dengan demikian, baru bisa mendapatkan keuntungan antara kedua negara. Ini adalah arah kita bersama," ujar Li dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (7/5).

Li menuturkan, Presiden Jokowi akan memudahkan administrasi bagi perusahaan manapun, termasuk dari Cina yang ingin ikut serta membangun perekonomian di Indonesia. Kemudahan berinvestasi menjadi cara bagi Pemerintah Indonesia untuk membuka jalan selebar mungkin dalam perluasan lapangan kerja.

Keberadaan TKA Cina di Indonesia jadi perbincangan hangat belakangan. Terlebih, setelah Ombudsman RI mengeluarkan hasil investigasi soal penetrasi TKA Cina dalam pekerjaan-pekerjaan kasar yang sedianya dilarang undang-undang. Pihak serikat buruh kemudian meminta Presiden Jokowi menyampaikan keresahan mereka soal TKA asing kepada PM Li.