Benarkah Terjadi Intimidasi di CFD, atau Hanya Perang Tagar?

Namun, menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera tidak ada yang salah bila aksi penyampaian aksi politik disampaikan pada area CFD. Ia berpendapat area CFD merupakan salah satu ruang publik yang biasa digunakan masyarakat berkumpul.

“Ya, kenapa? Ruang publik itu bagian dari ruang pendidikan. Acara kemarin itu (CFD) kan termasuk pendidikan politik,” kata Mardani saat dihubungi Republika.co.id, Senin (30/4).

Menurutnya, aksi massa berkaos tagar #2019GantiPresiden itu merupakan salah satu wujud pendidikan politik untuk publik. Sebab, dalam aksi tersebut, selain adanya massa berkaus tagar #2019GantiPresiden, juga terdapat massa berkaos tagar #DiaSibukKerja.

Hal ini menurutnya merupakan sebuah langkah yang baik dari masyarakat yang menunjukkan kepedulian terhadap politik di Indonesia. “Bahwa ada (massa) pada 2019 esok, yang ingin ganti presiden dan mereka ada alasannya. Tapi juga ada (massa) yang ingin terusin presiden yang mereka punya alasan juga,” kata dia.

Acara kemarin itu (CFD) kan termasuk pendidikan politik.

Karena itu, kata Mardani melanjutkan, bila tak ada aksi semacam ini, Pemerintah mungkin tak akan tergerak untuk terus bekerja yang terbaik. Sehingga, dia pun mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam berpolitik.

“Kalau tidak ada (aksi) itu, Pemerintah mungkin nyantai saja. Dengan adanya ini, ya Pemerintah bekerja keras. Kalau pemerintah bekerja keras? Ya tidak ada ganti presiden. Lanjutkan saja,” ungkapnya.

Mardani juga mempersilakan yang berwajib memeriksa massa-massa yang terkait aksi tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden saat CFD Thamrin. Aksi di CFD itu disebut terindikasi dibayar oknum tertentu. Namun, Mardani yakin massa tagar #2019GantiPresiden tak dibayar siapa pun.

"Dibuktikan saja. Namun, kalau di #2019gantipresiden, itu yang datang kelas menengah, orang-orang yang punya kepemilikan, kita sih boro-boro dibayar. Kita malah membayar (kaus itu)," kata Mardani.

Ia mengatakan, massa tagar #2019GantiPresiden datang dengan inisiatif sendiri tanpa koordinasi siapa pun. Menurut dia, kaus tagar #2019GantiPresiden yang mereka kenakan itu juga dibeli sendiri oleh masyarakat. "Boro-boro gratis, ini beli sendiri kausnya,” ujarnya.

Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh soal tudingan yang ditujukan dibayar untuk massa lawan, yakni yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja. "Kalau sebelah sana saya enggak mau komentar. Tapi, monggo saja dibuktikan," ucapnya.

Mardani menganggap positif adanya aksi massa yang mengenakan kaus tagar #2019GantiPresiden pada CFD Thamrin, Ahad lalu. Menurut dia, aksi-aksi ini tidak akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

Dia mengatakan, adanya anggapan bahwa masyarakat seharusnya diam dan tenang merupakan cara berpikir yang sangat stereotip. Dia pun mencegah masyarakat untuk tak berlaku demikian agar masyarkat lebih cerdas dalam berpolitik.

"Ini adalah cara berpikir yang sangat stereotip. Lebih baik semua orang diam, lebih baik semua orang tenang. Agar bisa melakukan kemauannya. Itu jangan. Nanti berikutnya akan saling dewasa masing-masing. Kita harus percaya masyarakat itu masyarakat cerdas dan dewasa,” ungkapnya.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Ia menilai tidak ada aksi intimidasi pada kegiatan CFD di Jalan Thamrin, Jakarta, Ahad (30/4) kemarin. Menurut dia, selama tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, hal itu dianggap dinamika yang biasa terjadi di masyarakat.

"Kalau misalnya sudah melewati batas, ada pemukulan dan sebagainya secara fisik, nah itu baru. Tapi kalau masih bercanda-canda, saya kira itu jangan dibesar-besarkan. Nanti kalau dibesar-besarkan betul jadi besar," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4).

Kaus tagar #2019GantiPresiden yang mereka kenakan itu juga dibeli sendiri oleh masyarakat

Ia pun juga mempersilakan jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan tindakan tersebut ke aparat kepolisian. Namun, menurut dia, jangan membesar-besarkan peristiwa yang tidak besar.

"Prinsipnya apa yang di lapangan itu, ya, selama dia dalam koridor, ya, itulah demokrasi," ujarnya.

Dengan adanya peristiwa tersebut, Fadli menyebut Partai Gerindra mengaku merasa dirugikan. Pasalnya, dalam pemberitaan di beberapa media, seolah-olah diberitakan terjadi intimidasi. Selain itu, massa berkaus #2019GantiPresiden kerap dikaitkan dengan sukarelawan Prabowo.

"Itu kan jelas framing negatif. Ini yang saya kira mohon rekan-rekan media mengoreksi hal itu. Saya kira cover both side aja yang wajar, yang biasa," kata Fadli.

Di Balai Kota, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan tak boleh ada kegiatan politik dalam acara CFD di Thamrin. Pelarangan kegiatan politik itu telah diatur dalam pergub yang ditandatangani Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat masih menjabat gubernur.

"Pergubnya kan udah ditanda tangan Pak Basuki (Ahok). Saya saja waktu pilkada enggak pernah bikin kegiatan di sana. Enggak bisa itu (CFD untuk kegiatan politik)," kata dia di Balai Kota, Senin (30/4).

Namun, Sandi masih enggan mengomentari dugaan terjadinya intimidasi terhadap beberapa orang pada acara tersebut. Video yang menampilkan adanya dugaan intimidasi itu viral. Sandi menyebut, akan melihat lebih dulu keabsahan video tersebut.

"Itu (video) lagi saya kirim ke tim smart city untuk tentuin bahwa mereka itu legitimate. Tapi tetap saja CFD itu harusnya jadi tempat kebersamaan, tempat persatuan, bukan tempat memecah belah," katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

Sandi mengatakan ruang terbuka bebas kendaraan itu harusnya digunakan secara positif oleh masyarakat, bukan kegiatan berbau politis. "Kita ingin CFD ini fokus untuk kegiatan masyarakat, kegiatan olahraga, terutama kegiatan mereka pada tiap hari Minggu secara bersama-sama menggalang interaksi antara warga dalam suatu kebersamaan," katanya.