REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) wilayah Jakarta, ambil bagian dalam peringatan Hari Buruh. KSBSI wilayah Jakarta ini akan membawa buruh sedikitny lebih 2.000 orang. “Kami KSBSI Jakarta pada May Day tahun ini merayakan dengan cara Aksi Turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan," kata Ketua KSBSI Wilayah Jakarta, Dwi Harto di Jakarta, Selasa (1/5)
Dwi menegaskan, aksi digelar KSBSI karena hingga kini masih banyaknya persoalan. “Outsourcing manusia, buruh kontrak hingga saat ini masih menjadi hantu yang menakutkan bagi kaum buruh, dimana buruh tidak mempunyai masa depan yang jelas serta upah yang jauh dari layak," tegasnya.
Selain itu lemah dan tidak efektifnya pengawas ketenagakerjaan dalam menegakan norma-norma ketenagakerjaan guna mengatasi perkara yang diadukan oleh para buruh selalu menjadi batu penghalang bagi buruh dalam memperjuangkan haknya.
”Munculnya PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan justru membuat posisi buruh menjadi lemah untuk memperjuangkan upah yang layak. Ini yang membuat kami KSBSI Jakarta terus turun ke jalan sampai buruh mendapatkan kesejahteraan seperti upah yang layak, hidup yang layak dan pekerjaan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945," paparnya.
Terkait Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), Dwi mengaku, KSBSI belum bersikap. Alasannya, hingga saat ini pihaknya masih mengkaji. Dwi juga menyebut Perpres tersebut hanya sebatas administrasi saja. "Kami belum bersikap karena belum final. Kami harus mlihat dulu perbedaannya dengan Perpres- Perpres seblumnya era Pak SBY," paparnya.
"Selamat Hari Buruh untuk para Buruh Indonesia. Jadilah buruh yang cerdas, ulet, rajin, mandiri dan jujur, semoga kedepannya nasib para Buruh Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera lagi," tambahnya.
Ketua KSBSI DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho mengatakan, dalam peringatan May Day adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap masih tinggi jumlah pengangguran yang saat ini jumlahnya sekitar 7 juta jiwa.
Selain itu banyaknya buruh-buruh informal yang sudah pasti tidak ada jaminan sosial baik kesehatan apalagi kesejahteraan dan tidak ada kontrol atau pengawasan sari pemerintah.
"Kondisi ini juga menimbulkan makin maraknya penyedia-penyedia tenaga kerja (outsourching), dan maraknya sistem buruh kontrak," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika