REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terjadinya konfrontasi antara kelompok #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja pada hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) pada Ahad (29/4) lalu menjadi evaluasi tersendiri bagi Polri. Ke depan, Polri akan memperketat pengawasan kegiatan CFD.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan, car free day seharusnya dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub).
"Tidak boleh untuk politik dan masalah SARA, kalau kemarin terjadi ada dua kelompok, tentunya ke depan kita akan lebih waspada lagi dan pastinya kita akan tindak tegas kalau ada persekusi-persekusi tidak boleh," kata Setyo, Senin (30/4) petang.
Pergub Nomor 12 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, dan seni dan budaya. Selanjutnya, di pasal (2) disebut HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.
Setyo menyebutkan, fungsionla panitia CFD dan polisi sudah berjalan selama ini. Mengenai insiden yang terjadi, Setyo berjanji bahwa akan menindak tegas pihak yang melakukan intimidasi sesuai prosedur kepolisian yang berlaku.
"Kalau masalah kelompok-kelompok itu sudah ada yang urus, tapi Polri pada posisi kita akan tindak tegas yang melakukan persekusi," kata Setyo menegaskan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal pun menyatakan, polisi akan lebih berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam melakukan pengamanan CFD. Ia pun meminta, ke depan, bila muncul tindakan tidak menyenangkan di acara CFD, ia meminta masyarakat melapor.
"Kami imbau, kalau ada yang seperti itu laporkan. Di situ kan ada pos polisi, datang. Bilang diintimidasi dan lain-lain. Kami akan lakukan upaya-upaya kepolisian untuk mencegah," kata Iqbal.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai tidak ada aksi intimidasi pada kegiatan car free day (CFD) di Jalan Thamrin, Jakarta, Ahad (30/4) kemarin. Menurut dia, selama tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, hal itu dianggap dinamika yang biasa terjadi di masyarakat.
"Kalau misalnya sudah melewati batas, ada pemukulan dan sebagainya secara fisik, nah itu baru. Tapi kalau masih bercanda-canda, saya kira itu jangan dibesar-besarkan. Nanti kalau dibesar-besarkan betul jadi besar," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4).
Ia pun juga mempersilakan jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan tindakan tersebut ke aparat kepolisian. Namun, menurut dia, jangan membesar-besarkan peristiwa yang tidak besar.
"Prinsipnya apa yang di lapangan itu, ya, selama dia dalam koridor, ya, itulah demokrasi," ujarnya.
Dengan adanya peristiwa tersebut, Fadli menyebut Partai Gerindra mengaku merasa dirugikan. Pasalnya, dalam pemberitaan di beberapa media, seolah-olah diberitakan terjadi intimidasi. Selain itu, massa berkaus #2019GantiPresiden kerap dikaitkan dengan sukarelawan Prabowo.
"Itu kan jelas framing negatif. Ini yang saya kira mohon rekan-rekan media mengoreksi hal itu. Saya kira cover both side aja yang wajar, yang biasa," katanya.
Sebuah video memperlihatkan kerumunan orang berkaus #2019GantiPresiden tampak mengibas-ngibaskan beberapa lembar uang ke salah satu pria berkaus #DiaSibukKerja mendadak viral di dunia maya. Selain itu, video lainnya juga memperlihatkan seorang ibu bersama seorang anak laki-laki dikelilingi dan disoraki massa bekaus #2019GantiPresiden. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Ahad (29/4) kemarin saat CFD di Thamrin tengah berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
