REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Bidang Politik Hukum dan HAM Al Muzzammil Yusuf mengakui memang ada pertemuan antara partainya dan Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor. PKS diundang dua kali oleh Jokowi untuk membahas perkembangan politik, terutama pemilihan presiden (pilpres) 2019.
"Dua kali (pertemuan) dengan Ketua Majelis Syuro diundang ke Bogor, Habib Salim Segaf Aljufri, kira-kira yang pertama di akhir 2017 dan yang kedua di awal 2018," ujar Al Muzammil, Kamis (26/4).
Dalam pertemuan yang berlangsung dua kali itu, pembicaraan seputar politik, terutama soal koalisi dan pilpres 2019. Kesediaan PKS yang diwakili Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Aljufri menghadiri undangan Jokowi ini, menurut dia, adalah upaya PKS membuka komunikasi politik pada partai mana pun.
Al Muzzammil meyakini hal itu pula yang dilakukan Jokowi dengan mengundang PKS ke Istana Bogor dalam rangka membuka komunikasi politik pada partai mana pun. "Partai berdialog dengan siapa pun hal yang biasa," katanya.
Namun, diakui Al Muzammil, salah satu yang disampaikan Jokowi adalah tawaran bergabung dalam koalisi Jokowi dan PDI Perjuangan. Saat itu PKS menekankan, komunikasi awal telah berlangsung antara PKS dan Gerindra.
"Pembicaraan soal koalisi dan pilpres, PKS menyatakan prioritas dengan Gerindra karena sudah berdialog jauh dengan beberapa kesepakatan. Tapi antara PKS dan Gerindra juga tetap membuka dialog juga dengan siapa pun," katanya.
Adapun karena dialog lebih awal dan telah panjang dengan Gerindra maka PKS tentu memprioritaskan komunikasi dan koalisi dengan Gerindra. Sejauh Gerindra dan PKS menjaga komitmen yang telah didialogkan dengan panjang ini, Al Muzammil yakin koalisi akan terbentuk.
Kemudian, bila nanti ada proses kedua dan ketiga ketika PKS tidak bersama Gerindra, itu juga hal biasa, menurut dia. Sebab, politik itu sangat dinamis. Namun, PKS memandang demokrasi Indonesia akan tidak sehat kalau semua ke koalisi Jokowi.
"Sementara Gerindra tidak bisa sendiri, dan partai lain belum bersikap. Maka PKS bersikap jelas, pilpres mendatang kita tidak ingin melawan kotak kosong (hanya satu calon)," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Al Muzammil menegaskan, sikap PKS hingga saat ini jelas, menawarkan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan sembilan nama kader terbaik PKS. Kesembilan kader PKS tersebut adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf AlJufri, mantan presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dan Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
