REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih menunggu keputusan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelum mengirimkan delegasi Polri, sebagai pasukan Formed Police Unit (FPU) sebagai salah satu misi PBB. Polri menyiapkan 200 personel termasuk 23 polisi wanita.
"Rencana keberangkatan menunggu hasil penilaian dari tim AAV. Itu sangat tergantung dari PBB, janji mereka tidak lebih dari satu bulan keputusannya," kata Kepala Biro Misi Internasional Hubungan Internasional (Karomisinter Hubinter) Polri, Brigjen Pol Krishna Murti, Senin (23/4).
Krishna menjelaskan tim AVV telah mengecek kesiapan pasukan Polri di Cikeas, Jawa Barat pada Senin. Menurutnya, delegasi yang mengecek antara lain Chief of Selection and Recruitmen UNDPKO, Mr Ata Yenigun.
Kemudian Younese Greffi sebagai perwakilan Logistic DFS (Department Field Support), dan tim UNSAAT yang terdiri dari Police Advicer UNAMID Mr Osama dan Police Advisee UNMISS Mrs Kellen. Sementara pasukan yang disiapkan terdiri dari pasukan pendukung, pasukan taktis dan pasukan SWAT yang jumlahnya 200 orang termasuk di dalamnya 23 polisi wanita.
"Tujuannya untuk memastikan Indonesia siap mengirimkan pasukan dan logistik untuk mendukung perdamaian dunia, baik menyangkut kesiapan fasilitas, sarana, prasarana, perlengkapan, senjata serta performa atau kemampuan," ujarnya.
Krishna melanjutkan, pihaknya masih menunggu keputusan PBB yang akan memutuskan kepastian penempatan pasukan perdamaian Indonesia. "Tentu ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia, Polri dan bangsa Indonesia. Karena kontribusi yang diberikan adalah kontribusi pada perdamaian dunia, nanti mereka akan memberi laporan tentang masukan-masukan ke Indonesia kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh PBB dalam misi," kata mantan Wakapolda Lampung ini.
Krishna mengatakan kemungkinan ada tiga alternatif penempatan pasukan FPU yakni di Sudan Selatan dengan misinya UNMISS (United Nations Mission in South Sudan). Pilihan kedua di Mali dengan misi UNISMA (United Nations in Mali) atau di Afrika Tengah. Nanti setelah mendapatkan kepastian penempatan, Indonesia akan dimintai persetujuan tentang keputusan PBB tersebut.
"Kalau Indonesia menerima, maka akan terjadi MoU antara pemerintah Indonesia dengan PBB dan Polri akan melaksanakan MoU itu atas keputusan politik pemerintah Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
